INISUMEDANG.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Asisten Daerah (Asda) Pembangunan dr. Hilman Taufik WS memberikan penjelasan soal blokade jalan tol Cisumdawu yang dilakukan warga beberapa waktu lalu.
Menurutnya, aksi blokade jalan tol Cisumdawu oleh warga Sumedang diakibatkan adanya tanah warga yang belum dibayar oleh pihak jalan tol.
Hilman menuturkan bila pihak Pemkab Sumedang berada pada posisi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi tidak bertanggung jawab terhadap dampak. Tetapi ketika ada dampak maka Pemkab Sumedang yang ‘katempuhan’ (menjadi kambing hitam).
“Jadi ketika ada dampak dari persoalan tol Cisumdawu maka Pemda Sumedang selalu menjadi sasaran. Maka dari itu, ada beberapa dampak yang langsung diambil alih. Contohnya ada beberapa irigasi yang rusak, harus diperbaiki meski ada proses penganggarannya”. Jelas Hilman saat diwawancarai wartawan Selasa 23 Mei 2023 di lingkungan Kecamatan Sumedang Utara.
Tidak hanya itu saja, lanjut Hilman, ada rumah warga yang mengalami retak-retak akibat dari pembangunan jalan tol Cisumdawu, yang seharusnya pihak kontraktor atau dari kementerian PUPR yang bertanggung jawab. Tetapi Pemda Sumedang menyelesaikan dengan program Rutilahu (Rumah tidak layak huni)
“Kaitan dengan kejadian itu, Pemda Sumedang sudah mengambil sikap dan memetakannya pada bagian bagian pihak yang berkaitan. Hal itu akan segera selesai hingga pembayaran ganti rugi kepada warga pada bulan depan nanti,” tandasnya.
Seperti diketahui, buntut belum tuntasnya ganti rugi lahan yang terkena pembangunan tol Cisumdawu, ratusan warga sempat melakukan blokade jalan tol Cisumdawu beberapa waktu lalu.
