BANDUNG – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat saling berkolaborasi dalam sosialisasi dan implementasi soal kurikulum merdeka.
Dede Yusuf mengingatkan Pemda meredam ego sektoral demi mensukseskan Kurikulum Merdeka. Lantaran Kurikulum Merdeka kini dalam tahap sosialisasi masif pemerintah pusat melalui jajaran Kemendikbud Ristek.
“Memang kesuksesan Kurikulum Merdeka turut bergantung pada kemauan Pemda (Kabupaten/ Kota) yang menangani SD dan SMP. Maupun Pemprov menangani SMA, SMK, dan SLB,” ujar Politisi Demokrat itu.
Saat ini, disampaikan Dede Yusuf, dirinya sering melihat ada dualisme kepentingan. Seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK tetapi Pemprov (yang berwenang) tak hadir.
“Padahal, kalau kegiatannya ada SMK, orang pemprov seharusnya ada. Sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi,” tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Selain itu, legislator dari dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menyebut. Sinkronisasi antar dinas yang berada di bawah pemkab atau pemkot maupun pemprov juga menjadi faktor krusial.
“Jika ada dualisme tanggung jawab, akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK. Padahal seharusnya hal itu bisa saling komunikasi,” ungkap Dede Yusuf.
“Nah, yang kayak gini, tentu kami minta dukungan dari Kemendikbudristek untuk terus memberikan bimbingan pelatihan agar ada sinkronisasi antara dinas-dinas di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR itu.
