BANDUNG – DPD Golkar Jabar ikut bersuara menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan termasuk pesantren yang mulai berlaku di ajang Pemilu 2024.
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya menolak soal dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Menurutnya institusi pendidikan harus netral
“Pesantren merupakan institusi pendidikan yang harusnya dapat menjaga netralitasnya dari politik praktis tak terkecuali dalam Pemilu 2024. Baik dalam Pilpres maupun ajang Pileg,” ungkap Ace kepada wartawan.
Legislator dari dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu, kegiatan kampanye di lembaga pendidikan termasuk pesantren akan berdampak negatif. Khususnya bagi para santri dan seluruh alumninya nanti.
“Kampanye politik di fasilitas lembaga pendidikan seperti pesantren harus mengedepankan regulasi yang berorientasi pada pendidikan dan edukasi politik yang sehat,” tutur Ace menegaskan.
Ace berharap semua pihak menjaga ketenangan peserta didik dengan tidak melibatkannya pada politik partisipan. Pesantren selama ini telah menjadi institusi yang berakar pada masyarakat dengan tetap mensyiarkan nilai-nilai keagamaan yang rahmatan lil alamin.
“Walaupun kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh politik bersilaturahmi ke Pesantren, tentu harus diterima dengan tangan terbuka. Tapi institusi Pesantrennya sendiri tetap harus menjaga netralitasnya,” ujarnya.
Pesantren, kata Ace, adalah tempat yang sarat dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas, jadi harus ada batasan yang tegas. Pesantren harus diarahkan sebagai pengayom umat dan pelayanan masyarakat, tanpa membeda-bedakan orientasi politiknya ke mana.
“Jadi penting sekali untuk kita sama-sama menjaga agar kampanye politik di pesantren tidak mengganggu ketenangan santri pesantren dan proses belajar mengajar mereka,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.
