Setwan DPRD Sumedang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem

INISUMEDANG.COM – Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang melaksanakan verifikasi dan validasi angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Pamulihan.

Sekretaris Sekretariat DPRD Sumedang, Sonson M. Nurikhsan mengatakan, sesuai instruksi bupati Sumedang, setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumedang menjadi posko penghapusan kemiskinan ekstrem dengan wilayah binaan yang sudah ditentukan.

Adapun Setwan DPRD Sumedang sendiri, lanjut Sonson, memiliki memiliki wilayah kerja di Kecamatan Pamulihan.

“Jadi para pegawai Setwan Sumedang diimbau agar ikut berpartisipasi dalam mengakselerasi program tersebut,” kata Sonson, Minggu 19 Mei 2024.

Ini Baca Juga :  Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Ke Perangkat Desa Gandeng Kejari Sumedang

Sonson menuturkan, partisipasi pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan cara menggali dan mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan kemiskinan di Kecamatan Pamulihan.

“Kami mencari berbagai informasi terkait kemiskinan ekstrem di Pamulihan. Sehingga datanya lengkap, jumlahnya ada berapa, penghasilannya berapa. Dan langkah selanjutnya kami dapat memikirkan langkah-langkahnya,” kata Sonson.

Hal senada disampaikan, Kepala Bagian Umum Setwan Sumedang Asep Januar Sofyan bahwa, Setwan Sumedang telah melakukan berbagai langkah awal untuk mendorong program pengentasan kemiskinan ekstrem di Sumedang.

Ini Baca Juga :  Tugas Pokok Bagian Organisasi Pada Setda Kabupaten Sumedang

“Bersama Kecamatan Pamulihan, kami melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di kecamatan tersebut. Langkah pertama kami melakukan verifikasi faktual untuk memastikan data-datanya bersama pihak kecamatan. Selanjutnya mendokumentasikan sebagai pendukung lainnya,” kata Asep.

Data hasil verifikasi faktual itu, tambah, Asep, ditindaklanjuti bersama Dinas Perhubungan Sumedang sebagai OPD yang memiliki wilayah binaan yang sama.

“Langkah selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk tindak lanjutnya nanti,” tandasnya.