Setelah Golkar dan PAN, Giliran Partai Gelora yang Akan Deklarasi Dukung Prabowo Presiden

Partai Gelora Dukung Prabowo
(Foto: Net)

INISUMEDANG.COM – Dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden 2024 terus bermunculan. Setelah Goklar dan PAN yang mendeklarasikan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden, kini giliran Partai Gelora yang akan mendukung Prabowo menjadi Capres 2024. Deklarasi dukungan Partai Gelora kepada Prabowo akan digelar awal September mendatang.

Bahkan, deklarasi tersebut akan dihadiri langsung oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dan beberapa Ketua umum partai pendukung seperti Golkar, PAN, dan PKB.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan. Dukungan secara resmi ke Prabowo Subianto akan dilakukan pada Sabtu (2/9/2023). Acara itu digelar di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Ini Baca Juga :  Bawaslu Sebut ASN di Sumedang Dalam Kondisi Memenuhi Aturan

“Insya Allah kalau tidak ada halangan, Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023,” kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Mahfuz mengatakan acara deklarasi akan mengundang Ketum Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo. Deklarasi ini juga menghadirkan para pimpinan parpol koalisi.

Tak hanya itu, lanjut Mahfuz, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 provinsi akan hadir dalam deklarasi. Total 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara deklarasi secara daring.

Ini Baca Juga :  Pengurus 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tiba-tiba Dikumpulkan di Ciwidey, Ada Apa?

Mahfuz menyatakan keputusan Partai Gelora untuk mendukung Prabowo dilakukan setelah proses komunikasi intensif Partai Gelora dengan Prabowo Subianto dan pimpinan Gerindra lainnya sejak Maret lalu.

Setelah ada kesepakatan prinsip, maka Partai Gelora melakukan sosialisasi ke seluruh pimpinan wilayah (tingkat propinsi) dan daerah (kabupaten/kota) untuk memastikan dukungan sikap yang sama.