SUMEDANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, H. Tuti Ruswati, menegaskan pentingnya sinkronisasi program dan penguatan kinerja internal Sekretariat Daerah (Setda) menjelang perencanaan tahun 2027. Hal itu disampaikan Tuti saat memimpin Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang digelar di Aula Tampomas, Rabu (4/3/2026).
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan arah kebijakan dan program Setda selaras dengan target pembangunan daerah.
Menurut Tuti, Setda memiliki posisi sentral dalam tata kelola pemerintahan daerah. Perannya bukan hanya sebagai perumus kebijakan, tetapi juga pengoordinasi lintas perangkat daerah serta penggerak pelayanan administrasi pemerintahan.
“Setda harus mampu memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan terukur, implementatif, dan berdampak langsung terhadap capaian pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan, tantangan ke depan tidak hanya berkutat pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada kualitas koordinasi dan efektivitas layanan. Optimalisasi perumusan kebijakan, penguatan sinergi antar-OPD, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius.
Tuti juga mengungkapkan capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator utama, terutama pada bidang pembangunan dan ekonomi, tercatat memenuhi target.
Sementara sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bahkan melampaui capaian yang ditetapkan. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terlena dengan hasil tersebut.
“Kinerja baik harus menjadi pijakan untuk melompat lebih jauh, bukan untuk berpuas diri,” katanya.
Forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat dukungan Setda terhadap lima misi pembangunan daerah serta 13 program unggulan Kabupaten Sumedang. Program-program itu mencakup penguatan pendidikan dan pesantren produktif, pemberdayaan pemuda dan UMKM, reformasi birokrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tuti berharap forum perangkat daerah tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan wadah strategis untuk menyerap masukan, menyelaraskan rencana kerja, serta memastikan setiap kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan harus inklusif, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi warga,” tuturnya.
