Sumedang, 4 Agustus 2025 – Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan menandai capaian satu dekade sejak pertama kali diluncurkan pada 1 Juli 2015 lalu.
Dalam kurun waktu 10 tahun ini, program ini berhasil memberikan perlindungan kepada lebih dari 14 juta peserta di seluruh Indonesia.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, Jaminan Pensiun menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang komprehensif.
“Selama sepuluh tahun ini, kepesertaan Jaminan Pensiun tumbuh pesat. Saat ini tercatat ada 14 juta peserta program ini, sementara program Jaminan Hari Tua sudah mencapai 19 juta peserta,” kata Pramudya dalam Seminar Satu Dekade JP di Jakarta, Senin.
Hingga kini, kata Pramudya, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat pensiun berkala kepada 180.000 penerima, termasuk pensiun survivor bagi janda, duda, anak, dan orang tua.
Sementara itu, sambung Pramudya, sebagian peserta lain menerima manfaat secara lumpsum karena belum memenuhi kriteria untuk menerima manfaat pensiun berkala.
Pramudya mengingat kembali antusiasme masyarakat sejak awal peluncuran program.
“Di tahun pertama kami memproyeksikan hanya 600 ribu peserta, tetapi hingga akhir 2015 pendaftar mencapai hampir 7 juta orang. Ini merupakan bukti bila masyarakat benar-benar menantikan program ini,” ungkapnya.
Kendati demikian, Pramudya, mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, seperti memperluas cakupan agar lebih banyak pekerja bisa mendapatkan perlindungan di hari tua.
Hal senada disampaikan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, Haryani Rotua Melasari, bahwa komitmen pihaknya untuk terus memperkuat implementasi program JP.
“Kami bertekad menjaga integritas sekaligus meningkatkan layanan agar manfaat Jaminan Pensiun dapat dirasakan oleh lebih banyak pekerja, khususnya di wilayah Priangan Timur,” ujar Haryani.
Memasuki dekade kedua, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan kepesertaan sekaligus penguatan tata kelola agar program Jaminan Pensiun semakin inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pekerja Indonesia.
