BANDUNG – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf memberi tanggapannya atas adanya rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan agar Iwan Bule mundur dari Ketum PSSI.
Menurut Dede Yusuf, Ketika rekomendasi TGIPF ini diberikan kepada Presiden Jokowi, maka Presiden lah yang nanti seharusnya melanjutkan keputusan itu melalui kebijakan Presiden, sebagai hak prerogatif Presiden.
“Termasuk soal Ketum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule diminta mundur dari jabatannya. Jadi bagi saya di DPR ya ini harus dilaksanakan. Jangan sampai temuan TGIPF ini hanya paper works saja,” tuturnya.
Dede mengatakan dari pihak kepolisian, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga sudah ditemukan yang bersalah dan ada juga yang menjadi tersangka. Menurutnya, kini tinggal dari unsur PSSI yang bertanggung jawab.
Hasil Temuan TGIPF
“Jikalau hasil daripada temuan tersebut adalah seyogyanya agar Ketum PSSI dan Exco mundur, maka hal itu perlu dilakukan. Nah yang belum kan pimpinan paling atas. Pimpinan cabornya yaitu PSSI,” ungkapnya.
“Kalau temuannya sudah dikatakan oleh Pak Mahfud Md bahwa ini adalah (Ketum) PSSI harusnya mundur. Ya menurut saya karena ini bencana kemanusiaan ya semua harus tanggung jawab,” lanjut Politisi Demokrat ini.
Dede menilai Jokowi bisa memutuskan untuk ‘memecat’ Iwan Bule dari Ketum PSSI dan jajarannya. Tinggal bicara dengan FIFA mengganti para pengurus PSSI yang dirasa bertanggung jawab di Tragedi Kanjuruhan.
“Pimpinan tertinggi di Indonesia itu namanya presiden bukan FIFA. Ketika presiden bisa berbicara kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi, presiden pun bisa bicara kepada FIFA agar PSSI ini sebaiknya diganti,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR itu.
Dede Yusuf meminta pemerintah mengaudit investigasi keuangan penyelenggaraan sepakbola di Tanah Air. Sebab, kata dia, industri sepak bola telah jadi bisnis dengan perputaran uang hingga ratusan miliar.
“Kalau saya tanya klub klub rata-rata kan dapatnya kecil. Dari bisnis ratusan miliar itu untuk pengamanan dan untuk penjaminan para suporter sesuai undang-undang kita tuh berapa sih sebetulnya alokasinya?, ucapnya.
“Supaya nanti kedepan SOP-nya udah jelas biaya pengamanan, biaya penyelenggaraan, biaya subsidi, sponsorship. Nah biaya jaminan keselamatan penonton dan suporter berapa? Itu harus kita jelaskan,” tandasnya.
