INISUMEDANG.COM – Protes terhadap pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), PLN serta perubahan UU Cipta kerja, khususnya penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Massa dari Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Sumedang geruduk Kantor DPRD Sumedang, Kamis (9/12/2021).
Kedatangan massa yang tergabung dalam Asprumnas Sumedang itu, untuk mengadukan sejumlah permasalahan yang dihadapi para developer, terutama terkait pelayanan di BPN dan PLN.
Rombongan massa tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Titus Diah, serta Komisi IV DPRD Sumedang di Ruang Paripurna.
Sekretaris Asprumnas Sumedang Huliman Abdul Ghofur mengatakan, maksud kedatangan massa ke DPRD Sumedang ini, yaitu ingin menyampaikan tiga permasalahan yang kerap dihadapi oleh para developer yang tergabung dalam Asprumnas Sumedang.
Pertama, yaitu terkait pelayanan BPN Sumedang yang dinilai tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami menuntut pelayanan di BPN itu sesuai SOP, dan jangan ada aturan-aturan tambahan, serta permainan-permainan,” kata Huliman didampingi Ketua DPD Asprumnas Kabupaten Sumedang Riki Fazri Sujana.
Kedua, sambung Huliman yaitu beban yang diberikan oleh pihak PLN yaitu terkait investasi jaringan dan trafo listrik.
“PLN itu kan perusahaan bisnis yang diberikan pelanggan oleh kita (Asprumnas). Seharusnya PLN yang memodali ketika kami akan memasang jaringan listrik baru. Tetapi selama dua tahun ini, kami dibebankan untuk investasi jaringan dan trafo listrik. Ini yang membebani, kami siap membantu dalam sharing dengan PLN. Tapi jangan 100 persen dibebankan ke kami,” ujar Huliman.
Kemudian yang ketiga, lanjut Huliman, yaitu terkait perubahan UU Cipta kerja, khususnya penghapusan IMB yang diganti dengan PBG.
“Sejak adanya perubahan ini, banyak masyarakat termasuk masyarakat bisnis yang tidak terlayani dari mulai Agustus hingga kini. Sehingga, hingga sekarang pelaku usaha itu tidak bisa mendapatkan IMB, yang dampaknya tidak bisa jualan,” tuturnya.
Huliman berharap, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang segera menyelesaikan permasalah adanya perubahan IMB ke PBG.
“Tadi kami sudah mendengar secara langsung dari kepala BPN, bahwa mereka sudah siap melakukan reform (perbaikan) terhadap pelayanannya. Kami akan tunggu itu, kalaupun tidak terwujud kami akan siap melakukan aksi lanjutan,” kata Huliman menegaskan.
Sementara dari pihak PLN sendiri, tambah Huliman, Minggu depan mereka (PLN) mengajak melakukan pertemuan untuk menghitung secara bisnis agar kalkulasinya tidak merugikan kepada dua belah pihak.
“Yang menjadi pernyataan sikap kami dengan PLN itu, yaitu kami siap berbagi investasi jaringan tiang listrik dan sebagainya. Namun kami tidak untuk berinvestasi dalam jaringan trafo, karena itu nilainya ratusan juta. Sedangkan yang kami bangun adalah perumahan MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) dan juga perumahan bersubsidi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Sumedang Iim Ruhiman mengatakan, apa yang tadi disampaikan oleh pihak Asprumnas tentu akan menjadi catatan oleh pihak BPN, untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya.
“Ini akan menjadi catatan dan tentunya akan ditindak lanjuti untuk perbaikan pelayanan ke depan agar lebih baik lagi,” ucap Iim.
Iim juga mengaku, apa yang disampaikan oleh Asprumnas akan dilihat kasus per kasus. Dimana pelayanan di BPN ini unik dan setiap permohonan yang masuk ke BPN tidak bisa digeneralisir dan tidak bisa diperbandingkan, karena didalamnya tentunya ada perbedaan permasalahan yang harus disikapi per kasusnya.
“Kami akan menulusuri terlebih dahulu permasalahannya. Dan komitmen kami untuk menuntaskan segala permasalahannya,” tandasnya.
