BANDUNG – Polemik proyek revitalisasi Pasar Banjaran yang dilakukan Pemkab Bandung terus memanas. Para pedagang yang keberatan dengan rencana tersebut menyampaikan aspirasi kepada Fraksi PKS.
Dalam pertemuan itu, para pedagang Pasar Banjaran menyampaikan keluhan dan merasa keberatan terhadap revitalisasi tersebut. Salah satunya karena ada biaya revitalisasi yang dibebankan ke pedagang.
Para pedagang menyebutkan bahwa hanya 30% saja yang setuju dengan revitalisasi ini. Sementara 70% nya tidak setuju revitalisasi dilakukan oleh pihak ke 3. Kalaupun harus dilakukan, perlu dikaji ulang revitalisasi ini.
Anggota Fraksi PKS DPRD Dasep Kurnia menyampaikan saat ini yang menjadi problematika para pedagang pasar rakyat dimanapun adalah berkurangnya jumlah pembeli yang berdampak pada pendapatan.
“Sangatlah kontradiktif apa yang dilakukan Pemkab Bandung dengan membebankan biaya revitalisasi yang sangat mahal kepada para pedagang yang sedang mengalami kesulitan,” kata Dasep dalam keterangannya.
Saat ini, kata dia, para pedagang sedang kekurangan permodalan, minim SDM dan butuh uluran tangan pemerintah daerah. Namun justru pemerintah malah memberi beban tambahan kepada para pedagang.
“Seharusnya mengupayakan lebih dulu dari DAK Kementerian Perdagangan. Toh di sana ada program revitalisasi yang dibiayai APBN, Banprov, atau APBD Kabupaten Bandung. Mengapa harus memberi beban yang sangat berat pada rakyat?,” ujar Anggota Fraksi PKS.
“Saran saya hentikan revitalisasi Pasar Banjaran atau tunda beberapa tahun sampai APBD Kabupaten Bandung mampu biayai pembangunan Pasar Sehat Banjaran agar tidak menindas rakyat,” tandas Dasep.
