INISUMEDANG.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bertekad untuk menjadi daerah yang terdepan baik di tingkat Provinsi maupun di Indonesia dalam penerapan Implementasi Transaksi Elektronik.
Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohana disela kegiatan kegiatan High Level Meeting (HLM) Sinergi dan Kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara zoom meeting yang dipusatkan di Shappire City Park, Selasa (19/12/2023).
Rohana menuturkan, tujuan kegiatan ini untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.
“Pada intinya, seluruh transaksi di Pemerintah Daerah baik pendapatan dan belanja itu harus digitalisasi. Sehingga lebih memudahkan untuk memastikan terkait pendapatan dan belanja,” ujarnya.
Dan melalui kegiatan High Level Meeting ini, lanjut Rohana, pihaknya dapat menerima masukan-masukan dari para peserta rapat terkait digitalisasi di Kabupaten Sumedang.
“Strategi untuk memperluas kanal pembayaran dan merubah perilaku masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan dari ETPD. Untuk itu, saya mengimbau kepada masyarakat wajib pajak, wajib retribusi untuk membayar melalui Qris, karena akan menambah digitalisasi kita. Dan diharapkan pada tahun depan Sumedang menjadi yang terdepan di Jawa Barat maupun di Indonesia,” harapnya.
Sementara itu Pj. Sekretaris Tuti Ruswati menyebutkan jika pencapaian Pemda Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dalam implementasi ETPD berada di peringkat ke- 32 nasional dengan skor indeks ETPD 97,50% di kategori Pemda Digital.
“Ini seiring dengan nilai SPBE Tahun 2022 sebesar 3,84 sebagai bukti akselerasi pembangunan Kabupaten Sumedang melalui transformasi, inovasi dan kolaborasi sistem pelayanan publik dapat menyentuh tingkat Sumedang Happy Digital Region,” ujar Tuti. .
Tuti mengatakan implementasi ETPD yang dilaksanakan TP2DD dapat terlihat dari kegiatan transaksi keuangan melalui QR Code. Diantaranya pada pembayaran KIR, pembayaran pajak daerah melalui Siapdol, pengelolaan BUMDes Simpati Wargi di Desa Sukajaya, dan tiket masuk Tahura Gunung Kunci dengan penggunaan kanal-kanal pembayaran melalui BJB Digi, Pos Indonesia, Alfamart, Indomart, Tokopedia, akun Virtual Qris Bank BJB.
“Kegiatan HLM TP2DD ini, diharapkan selain sebagai eviden dalam memenuhi indikator penilaian ETPD, juga meningkatkan kerjasama dan kesamaan persepsi dari semua stakeholder terkait rencana aksi ETPD. Dengan dukungan dan komitmen, Sumedang bisa menjadi pelopor dalam menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan respon terhadap kebutuhan Masyarakat,” tandasnya.
