Banner Iklan bjb

Pemkab Bandung Bahas Raperda Ketenagakerjaan Bersama Kemenkumham

Pemkab Bandung Bahas Raperda Ketenagakerjaan Bersama Kemenkumham

BANDUNGPemkab Bandung membahas raperda ketenagakerjaan bersama Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jabar bidang hukum. 

Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Jabar Lina Kurniasari menyampaikan pertemuan dengan unsur Pemkab Bandung ini dalam agenda rapat kerja pengharmonisasian.

“Tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan harmonisasi produk hukum,” tutur Lina dalam keterangannya.

Rapat harmonisasi ini, kata Lina, merupakan lanjutan untuk membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“Suatu kehormatan bagi Kemenkumham Jabar bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten Bandung) dalam pembentukan produk hukum,” ucapnya.

Untuk mewujudkan harmonisasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang berkualitas, lanjut Lina, Tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan harus jeli.

“Selain itu dituntut (sebelum tersusun) tanggap akan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat,” ujar Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Kanwil Jabar itu.

Untuk itu, sambung Lina, pembinaan perancang peraturan perundang-undangan diperlukan. Utamanya agar mencetak individu-individu yang berwawasan luas.

“Serta (agar produk hukum itu) mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat yaitu lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Lina, Kemenkumham Kanwil Jabar terus berbenah, memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“Selalu bersinergi dengan Instansi terkait di daerah, hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan pemerintah seiring dan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.