BANDUNG – Bupati Dadang Supriatna menilai jumlah ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung masih belum cukup ideal. Saat ini ada kekurangan 8.000 ASN.
“Saya ajukan usulan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Kementerian PAN-RB,” ungkap Dadang, Rabu 5 April 2023.
Selain itu, lanjut Dadang, dirinya meminta arahan dan kejelasan kepada KemenPAN RB terkait regulasi yang mengatur penambahan pegawai (ASN) agar tidak salah melangkah.
“Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini terdiri dari PNS, P3K dan CPNS sebanyak 14.997 orang. Sementara tenaga honorer, 10.998 orang,” tutur Politisi PKB itu.
“Total jumlah pegawai yang ada, sekitar 26.000. Sedangkan kebutuhan pegawai di lingkup Pemkab Bandung mencapai 34.000 orang,” kata Dadang menambahkan.
Sehingga, ujar Bupati, masih kekurangan pegawai sekitar 8.000-an. Kekurangan pegawai ini sangat mempengaruhi terhadap kuantitas layanan kepada masyarakat.
“Jumlah penduduk Kabupaten Bandung cukup banyak sekitar 3,7 juta jiwa. Saya usul penambahan pegawai untuk menutupi kebutuhan di 5 RSUD, 2 sudah selesai,” katanya.
Dadang mengaku sengaja datang ke KemenPAN RB untuk berkonsultasi. Karena adanya aturan terkait dengan tidak boleh menerima tenaga honorer dirinya bingung.
“Saat ini kita telah melakukan perekrutan pegawai melalui Tenaga Ahli dan outsourcing. Nah apakah ke depan, pihak kementerian akan melakukan rekrutmen CPNS atau tidak?,” ungkapnya.
Pada tahun 2023 ini, kata Bupati, pihaknya akan terus melakukan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB. Pemkab Bandung akan mempersiapkan tenaga honorer agar bisa diangkat jadi P3K pada tahun 2024.
“Mengenai belanja pegawai yang dibatasi 30 persen, Kita tidak bisa membatasi 30 persen dari APBD. Karena memang masih kekurangan dan eksisting yang ada saat ini harus tetap mendapat perhatian,” tuturnya.
“Saya serius Ingin berjuang karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan saya tidak mau main-main dalam hal ini. Tapi saya pun, tetap harus mematuhi aturan yang berlaku,” sambung Dadang.
