Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang akan membentuk lembaga aduan khusus untuk menampung laporan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Program MBG yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten/kota se-Jabar di Bale Pakuan, Bogor, Senin (29/9/2025).
“Salah satu hasil Rakor MBG, kabupaten/kota diwajibkan membentuk lembaga aduan di bawah koordinasi bupati/wali kota,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai menghadiri rakor tersebut.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Dedi menyebut, Pemprov Jawa Barat juga akan segera membentuk Satgas Evaluasi dan Monitoring MBG sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Satgas ini akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga pemeriksaan kualitas makanan.
“Kami ingin memastikan siswa menerima makanan sesuai alokasi Rp10 ribu per porsi. Tidak boleh dikurangi, karena keuntungan penyedia sudah dihitung Rp2 ribu per porsi. Jika berkurang, ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan potensi pidana korupsi,” tegas KDM sapaan akrab dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Dedi juga mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang memiliki dapur sendiri yang dibangun bersama oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot, serta dikelola secara gotong royong dengan melibatkan relawan dari kalangan orang tua siswa.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus menjadi stimulus bagi ekonomi daerah. Rekrutmen tenaga kerja, kata dia, diutamakan dari wilayah setempat, sementara seluruh pasokan bahan pangan akan tercatat dalam data statistik Bappeda.
“Melalui MBG, ada sirkulasi ekonomi baru di daerah. Mulai dari tenaga kerja lokal, pasokan bahan pangan, hingga perputaran APBN di daerah. Jadi program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung MBG di Jawa Barat. Ia menyebut pada tahun 2026 BGN akan mengalokasikan lebih dari Rp57 triliun untuk mendukung program tersebut.
“Dana ini tidak dikelola pemda, tapi manfaatnya akan dirasakan penuh oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi kita sepakat, program ini harus dijalankan bersama-sama,” kata Dadan.
