SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Agenda ini menjadi ruang sinkronisasi berbagai usulan sekaligus penajaman prioritas agar program yang disusun lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Tampomas Setda, Selasa (7/4/2026), dihadiri Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati M. Fajar Aldila, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, hingga perwakilan akademisi dan pelaku usaha.
Pada kesempatan itu, Bupati menekankan bahwa arah pembangunan ke depan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat.
“Pembangunan ke depan harus lebih berkualitas. Bukan sekadar tumbuh, tapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menunjukkan perkembangan cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumedang pada 2025 tercatat mencapai 75,50, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan menempatkan Sumedang di jajaran atas kabupaten di Jawa Barat.
Selain itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,81 persen. Menurutnya, capaian tersebut tetap harus diikuti dengan strategi yang lebih tajam, khususnya dalam menangani kemiskinan dari berbagai aspek.
“Penanganan kemiskinan harus komprehensif, tidak hanya bantuan sosial, tapi juga pemberdayaan dan pembukaan akses kerja,” katanya.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, kata Dony, angka pengangguran terbuka turun menjadi 6,08 persen. Meski demikian, Bupati mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih kompetitif.
“Pengangguran memang turun, tapi kita harus dorong kualitas SDM, terutama generasi muda,” tambahnya.
Adapun pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,48 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp42,65 juta. Ketimpangan ekonomi juga relatif terkendali dengan rasio gini di angka 0,377.
Untuk tahun 2027, lanjut Dony, Pemkab Sumedang mengusung fokus pada percepatan produktivitas sektor ekonomi. Strategi tersebut diarahkan pada penguatan sektor unggulan, pengembangan hilirisasi, serta adaptasi terhadap tantangan perubahan iklim, khususnya di sektor pertanian.
Dony juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk lebih adaptif dalam menangkap peluang, termasuk dari program strategis nasional.
“Kita harus bisa membaca peluang dan mengintegrasikannya dengan potensi daerah agar hasilnya optimal,” tegasnya.
Dony menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat.
“Sekarang pemerintah berperan sebagai fasilitator. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” ucapnya.
