INISUMEDANG.COM – Sejumlah warga di empat desa di Kecamatan Cimanggung yakni Desa Sindangpakuon, Desa Cimanggung, Tegalmanggung, dan Sindulang mengeluhkan rusaknya akses jalan dari batas Desa Sindangpakuon-Cimanggung sampai Desa Sindulang sejauh 13 kilo meter.
Terutama, titik titik parah di Tanjakan Taneuh Bereum Desa Sindangpakuon, Dusun Cibubuhan RW 07 depan Klinik Cimanggung, Dusun Nusa RW 01, Dusun Cinangka RW 05, dan Desa Tegalmanggung menuju akses curug sindulang.
Saking kesalnya karena sudah sekian purnama belum diperbaiki. Akhirnya warga dengan dana swadaya dan alat seadanya memperbaiki jalan tersebut dengan cara ditambal. Meski hasilnya tidak maksimal karena hanya ditutup dengan tanah atau pasir tanpa semen jalan itu rusak kembali.
Bahkan, saking rusaknya, jika Anda menggunakan mobil minibus goncangannya terasa sampai dalam. Begitu pun jika menggunakan motor harus benar benar memilih jalan agar tidak terjatuh.
Salah seorang warga, Aditya mengaku sudah kesal dengan kondisi jalan Cimanggung yang rusak parah. Bahkan, yang paling parah jika dibandingkan dengan jalan jalan Desa atau jalan kabupaten yang ada di kecamatan Cimanggung. Ironisnya, meskipun disebut sebut sebagai penyumbang PAD terbesar setelah Jatinangor namun seakan dikucilkan perhatian dari pemerintah.
Yang Penting Jalan Mulus
“Kalau masyarakat gak peduli itu jalan Desa atau jalan kabupaten, yang penting mah jalan mulus. Stop saling menyalahkan antara pemerintahan desa dengan kabupaten. Karena kalau lempar tanggung jawab tanpa ada aksi sampai lebaran monyet pun jalan ini tak akan diperbaiki,” ujarnya Minggu (25/6/2023).
Menurut Aditya yang juga aktivis pemuda ini, seharusnya sebagai Kecamatan penyumbang PAD terbesar ke Pemkab Sumedang, stake holder di Kecamatan Cimanggung, tokoh masyarakat, pengusaha, dan anggota DPRD memiliki power lebih atau kekuatan bergaining yang lebih untuk mengajukan anggaran ke pemkab Sumedang. Jangan sampai pembangunan di Cimanggung malah terbelakang dari Kecamatan lain.
“Yang saya tanyakan peran anggota DPRD Sumedang terutama di dapil 5 ini kemana saja. Kok kemampuan bergainingnya tidak ada. Bahkan tak sanggup mengajukan anggaran ke Pemkab Sumedang. Begitu pun para kepala desa, seandainya tidak bisa dicover dengan dana desa. Karena alasan status jalan, kenapa tidak dimusyawarahkan dalam Musrenbang,” ujarnya.
Sehingga, bisa dicover dari dana PIK atau bantuan anggaran dari dinas terkait untuk pembangunan ke Cimanggung. Apalagi mendekati tahun politik, sudah saatnya para calon dewan apalagi yang inkumben untuk memperjuangkan hak hak warga Cimanggung.
“Selama 5 tahun kepemimpinan DPRD, saya kira belum ada progres pembangunan yang signifikan di Cimanggung. Paling TPS sampah pasar Paramon yang pindah ke belakang. Selebihnya apa? Jalan Cicabe Jatiroke juga itu sudah puluhan tahun baru terealisasi pasca ada longsor Cihanjuang yang banyak dilihat pejabat pemprov dan pusat,” ujarnya.
Tak hanya itu, adanya gugus tugas kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ) dirasa belum terlihat kentara manfaatnya oleh masyarakat Cimanggung. Sebab, belum ada perubahan atau progres pembangunan fisik di Cimanggung.
