Mengerucut, Anies-Muhaimin, Kemungkinan Prabowo Gibran dan Ganjar Erick Tohir Mengemuka

Bakal Cawapres 2024
(Foto:Net)

INISUMEDANG.COM – Nama bakal cawapres sebagai pasangan Capres di Pemilu 2024 masih menjadi pertanyaan besar. Namun keputusan politik yang mengejutkan terjadi di kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dimana Partai Nasdem memutuskan sinyal kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin untuk menjadi bakal calon presiden mendampingi Anies Baswedan.

Informasi itu menyeruak saat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower, Godangdia, Menteng Jakarta Selatan.

Keputusan yang disebut mengejutkan dan sepihak ini akan disikapi oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat melalui Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai. Untuk mengambil keputusan selanjutnya menyangkut masa depan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan.

“Partai Demokrat mendapatkan konfirmasi dari Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ihwal putusannya memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya dalam Pemilihan Presiden 2024,” ujarnya Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

Ini Baca Juga :  Wakil Ketua Komisi 1: Tidak Ada Presiden Tiga Periode

“Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan. Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” sambungnya menegaskan.

“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Sehingga Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu,” ujarnya.