INISUMEDANG.COM – Progres pembangunan konstruksi Bendungan Cipanas nyaris rampung, namun hingga kini warga pemilik lahan yang terkena dampak belum mendapatkan kepastian soal ganti rugi lahan miliknya.
Salah seorang pemilik lahan, Oday (52) mengatakan, meski progres pembangunan bangunan Bendungan Cipanas akan segera rampung, namun hingga kini dirinya serta warga terdampak lahan lainnya belum mendapat kabar tentang ganti rugi atau pembebasan lahan.
“Sejak tahun 2019 lalu, pengukuran sering dilakukan dan pengukuran terakhir pada tahun ini. Akan tetapi hingga kini belum ada kejelasan kapan lahan warga terdampak akan dibayar,” ujarnya kepada wartawan, Kamis 17 November 2022.
Untuk itu, sambung Oday, kami berharap agar pemerintah dapat segera memberikan membayar ganti rugi lahan warga terdampak.
“Bendungan hampir rampung, tapi hingga kini hanya sebatas pengukuran saja. Dan hingga kini juga warga terdampak tidak mengetahui atau mendengar kabar kapan akan dibayar ganti ruginya,” ujar Oday menegaskan.
Sebelumnya, Kepala Desa Karanglayung Kecamatan Conggeang Bambang Imam menyebutkan di Desanya terdapat sekitar 290 hektare, dengan 861 bidang tanah yang terdampak pembangunan Bendungan Cipanas itu.
Untuk pengukuran sendiri, sambung Bambang, telah dilakukan beberapa kali pengukuran lahan oleh pihak BPN dan turut didampingi pihak Desa.
Pertanyakan Soal Pembayaran Pembebasan Lahan
“Sudah beberapa kali diukur oleh pihak BPN dan didampingi pihak Desa. Hal ini membuat warga sering menanyakan soal pembayaran pembebasan lahan ini ke pihak desa,” ujarnya.
Selain menanyakan pembayaran lahan, tambah Bambang, warga juga menanyakan soal sengketa lahan garapan warga dengan pihak Perhutani.
“Kami berharap agar pemerintah segera memberikan kepastian soal pembayaran lahan, supaya masyarakat tenang. Terlebih kini kontruksi bangunan bendungan Cipanas nyaris selesai,” ujarnya menandaskan.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi akan hal itu tersebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Sumedang Iim Rohiman menyampaikan, untuk pembebasan lahan warga terdampak pembangunan bendungan Cipanas, pihaknya masih menunggu revisi penetapan lokasi (Penlok) dari Gubernur Jawa Barat.
“Saat ini tinggal menunggu revisi Penlok saja dari Pak Gubernur,” ucapnya kepada wartawan.
Untuk itu, Iim berharap warga yang meminta penyelesaian ganti rugi lahan tidak usah khawatir, pasalnya Bendungan Cipanas baru akan tuntas pada 2023 nanti.
“Dulu, progresnya sendiri sempat terhenti. Memang awal pengukuran tahun 2019, dan baru dilanjutkan pada 2021. Hal ini karena ada pembebasan lahan yang harus didahulukan yaitu pembebasan lahan Tol Cisumdawu dan Bendungan Sadawarna (Subang),” ujarnya.
“Akan tetapi, rencananya sesuai progres serta targetnya. Sedangkan untuk pembebasan lahan di Bendungan Cipanas targetnya tahun 2023) selesai,” ujar Iim menambahkan.
Iim menuturkan ada ratusan hektar lahan yang terdampak di wilayah Kecamatan Conggeang, dengan rincian di Desa Karanglayung 861 bidang, Desa Cibubuan 347 bidang, dan Desa Ungkal sekitar 141 bidang.
“Semua lahan terdampak Bendungan Cipanas itu kini dalam progres. Sedangkan untuk masalah sengketa antara penggarap dan Perhutani. Nanti, akan dibentuk tim terpadu yang melibatkan pihak-pihak terkait. Pasalnya, masalah sengketa cukup sensitif. Sehingga penyelesaiannya harus melalui musyawarah dengan pihak terkait lainnya,” kata Iim menandaskan.
