INISUMEDANG.COM – Masih tingginya angka stunting (keterlambatan tumbuh kembang bayi) menjadi prioritas Pemkab Sumedang untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2022. Sebab, Sumedang tercatat sebagai salah satu dari 100 kabupaten/kota prioritas penurunan Stunting oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan konsep kolaboratif, inovatif dan progresif diharapkan jadi kunci penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.
Sebagaimana dikatakan Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sumedang. Pada acara Penilaian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting oleh Tim Penilai Kinerja Stunting Jawa Barat secara virtual dari Ruang Kerja Wabup dan Ruang Kepala Bappppeda, Selasa (5/7)
Menurut Wabup, tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting di Kabupaten Sumedang. Dan telah membuahkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari prevalensi stunting Sumedang yang menurun signifikan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil studi status Gizi Indonesia. Prevelansi Stunting Sumedang menurun signifikan dari 32,2 persen pada tahun 2018 menjadi 22 persen pada tahun 2021.
“Bahkan berdasarkan Bulan Penimbangan Balita Tahun 2021, prevalensi stunting Sumedang hanya sebesar 10,99 persen,” tuturnya.
Wabup menambahkan, keberhasilan (kunci) penurunan stunting di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021 telah mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah, asosiasi, profesi maupun pihak swasta. Bahkan Wabup berharap Sumedang bisa zero stunting pada 2023.
Apresiasi tersebut antara lain Terbaik I Kategori Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Jawa Barat Tahun 2021 dan Kabupaten Paling Replikatif Tingkat Jawa Barat Tahun 2021. Juara II Lomba Inovasi Cegah Stunting Tahun 2021 Kategori Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diselenggarakan BKKBN, HIIPG dan Adinkes serta Public Service of The Year Jawa Barat 2021 dari Markplus Inc.
Kunci Penurunan Stunting Untuk Sumedang Zero New Stunting
“Dari berbagai prestasi dan apresiasi tersebut, masih banyak hal yang harus diperbaiki ke depan dalam upaya penanganan Stunting di Kabupaten Sumedang. Oleh Karena itu. Saya selaku Ketua TPPS beserta seluruh jajaran sangat berkomitmen menetapkan target Bulan Penimbangan Balita EPPGBM 100 persen. Sehingga tidak ada lagi Balita yang luput dari pemantauan dalam upaya mewujudkan Sumedang Zero New Stunting,” ucap Wabup.
Sementara itu, Ketua Harian TPPS Sumedang yang juga Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang Hj Tuti Ruswati mengatakan. Pihaknya telah mengikuti evaluasi terhadap pelaksanaan 8 Aksi Konveregensi Penurunan Stunting di Kabupaten Sumedang.
“Provinsi Jawa Barat mengadakan evaluasi ini dalam bentuk lomba dan kita telah sampaikan. Pertama yang dinilai itu adalah bagaimana pelaksanaan 8 Aksi Konveregensi Stunting di Kabupaten Sumedang. Kedua, peran Stakeholder dalam penurunan Stunting. Ketiga, komitmen dari pimpinan bagaimana berkomitmen tinggi untuk sama-sama bersepakat menurunkan Stunting di Kabupaten Sumedang,” ucapnya.
Tuti menerangkan, TPPS Kabupaten Sumedang telah menyampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Stunting Jawa Barat dari Aksi Satu sampai Aksi Delapan.
“Mudah-mudahan mulai dari Aksi Satu yakni Analisa Situasi, Aksi Dua Rencana Kegiatan, Aksi Tiga Rembuk Stunting, Aksi Empat Peran Desa, Aksi Lima bagaimana kader pembangunan manusianya, Aksi Enam Manajemen Data, Aksi Tujuh Pengukuran dan Publikasi, sampai Aksi Delapan Review Kinerja bisa betul betul dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dengan konsisten. Sehingga target 7 persen Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 untuk Propisi BPB bisa tercapai,” katanya.
Sebagaimana disampaikan Wabup, Tuti pun berharap Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 bisa Zero New Stunting.
“Artinya tidak ada lagi bayi baru lahir stunting sehingga ujung-ujungnya SDM Kabupaten Sumedang untuk sekian puluh tahun akan datang benar-benar berkualitas,” tuturnya.
