SUMEDANG,- Sindiran keras bernada protes yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan kepada Sekda Provinsi, Herman Suryatman harus dimaknai sebagai warning adanya ketidakberesan dalam kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
“Meski sekarang sudah berdamai dan berpelukan antara Wagub dan Sekda, tapi ini harus menjadi warning buat Kang Dedi Mulyadi, bahwa ada yang tak beres dalam kepemimpinannya,” ujar Direktur Riset Indonesian Political Studies (IPS) Arman Salam, Kamis (3/7/2025).
Menurut Arman, protes Wagub Jabar kepada Sekda itu merupakan puncak kemarahan yang mungkin selama ini ditahan dengan penuh kesabaran. Kebetulan ketemu momentum yang tepat untuk menumpahkan protesnya tersebut saat hadir mewakili gubernur pada rapat paripurna di Gedung DPRD, Jabar beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, sindiran bernada protes itu disampaikan Erwan sebagai wagub saat diminta tanggapannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024.
Erwan mengatakan, karena dia sebagai wagub dan Dedi Mulyadi sebagai gubernur jabar belum menjabat saat itu, yang harusnya tahu detail soal itu adalah Sekda. Namun sayangnya, Sekda tak hadir.
Lalu Erwan mempersilakan anggota DPRD untuk menanyakan langsung ke Sekda, karena selama ini dia bukan saja tak pernah hadir di paripurna, juga tak pernah hadir di kantor. Padahal, Sekda itu harusnya menjadi komandannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus standby di kantor.
Dalam penilaian Arman, puncak kemarahan Erwan Setiawan itu juga harus dilihat sebagai korban dari gaya KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dalam memimpin Jabar. Ini terjadi karena KDM dianggap lebih memberi porsi kerja dan kuasanya kepada Sekda ketimbang kepada KDM.
“Ini kan tidak sehat. Beberapa tugas Wagub, banyak diambil oleh Sekda. Sehingga, wajar jika Wagub Erwan itu merasa tidak dikasih tugas dan kerjaan. Bahkan, seperti disuruh mengganti tugas dan kerja Sekda yang setiap hari Erwan selalu hadir. Sementara Sekdanya yang harus ngurus ASN tidak pernah masuk,” ungkapnya.
Arman mencontohkan kerja Sekda yang setiap hari harus mendampingi gubernur membuat konten. Padahal Sekda itu bukan tugasnya di lapangan.
“Ini kan terbalik-balik. Wagub di kantor setiap hari, sementara Sekda di lapangan. Ini jelas korban gaya KDM dalam memimpin,” tegasnya.
Belajar dari kasus ini, Arman menyarankan KDM untuk melakukan evaluasi dalam cara dia memimpin kedepan. Sebagai gubernur, KDM harus mampu membangun komunikasi yang baik selain dengan para pejabat dibawahnya, juga dengan mitra kerjanya DPRD.
“Yang tak kalah penting, kurangi bikin konten yang tidak perlu. Kalau sekedar memberi uang kepada orang kecil, baiknya tak usah dipamer-pamer. Sebab cara seperti itu sama sekali tak menyelesaikan masalah. Kalau mau bagi duit, ya bagi seluruh warga miskin di Jabar lewat kebijakan,” tandasnya.
