INISUMEDANG.COM – Kilas balik tahun 2021, momen-momen saat Ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda memperjuangkan nasib guru honorer.
Berikut rangkaian perjalanan 2021 Ketua komisi X Syaiful Huda yang dirangkum dari instagram dpwpkbjabar, Sabtu (1/1/2022).
31 Januari 2021
Ketua komisi X Syaiful huda mendesak Pemerintah tetapkan langsung guru honorer berusia diatas 35 tahun menjadi PPPK.
“Seluruh guru yang mengabdi sudah lima, sepuluh, lima belas atau dua puluh tahun mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung menjadi PPPK baik yang non kategori maupun yang masuk katagori K2,”
18 Januari 2021
Kang Huda mendesak formasi CPNS untuk guru di 2021 tetap ada.
“jika alasan formasi guru ditiadakan dalam rekrutmen CPNS di tahun 2021 karena ada rekrutmen sejuta guru honorer untuk menjadi PPPK tidak bisa diterima. Bagi saya pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah diskresi untuk memecahkan ketidakjelasan nasib guru honorer yang telah lama mengabdi. Tidak adil kemudian langkah diskresi ini harus dibayar dengan penutupan kesempatan bagi calon pendidik lain untuk mendapatkan kursi PNS,”
28 Januari 2021
Komisi X bentuk panja untuk mengawal pengangkatan guru honorer menjadi ASN.
“hari ini kami memutuskan membentuk Panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN untuk mengawal proses rencana pengangkatan sejuta honorer menjadi PPPK dan untuk menjamin skema CPNS bagi para guru tetap ada,”
Ketua Komisi X Sayangkan Slot Sejuta PPPK
23 Februari 2021
Ketua komisi X sayangkan slot sejuta PPPK hanya terisi 50 Persen.
“Kami sangat menyayangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50 persen dari slot yang disediakan, pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema penggajian untuk honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah. Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,”
15 Maret 2021
Kang Huda terus perjuangkan guru honorer jadi ASN PPPK.
“Kebetulan Panja kami ini tugasnya mengawasi terkait dengan rekrutmen guru honorer menjadi PPPK, ini bagian dari perjuangan kearah sana. Kita sedang bekerja untuk melakukan pengawasan dan rekrutmen sambil mengecek aspirasi dilapangan seperti apa,”
16 Maret 2021
Kang Huda memperjuangkan pengangkatan guru honorer, bukan lewat proses seleksi.
“Kalau seleksi masih ada potensi guru yang mengabdi lama nanti bisa kalah seleksi. Kalau pengangkatan artinya jelas nanti skemanya. Nanti yang mengabdi lama menjadi pegawai dengan status PPPK. Nah ini yang sedang kami perjuangkan. Kalau afirmasi versi komisi X dan pengangkatan. Afirmasi Kemendikbud yang guru honorer mengabdi lama dengan dengan cara afirmasi baru 75 poin dari 500. Masih tidak adil menurut kami, paling tidak 250 poin. Kalau bisa 75 persen, berarti 350 poin,ini masih terus kita perjuangkan,”
Ketua Komisi X Buka Opsi Revisi UU ASN
17 April 2021
Demi angkat guru honorer jadi ASN Ketua Komisi X buka Opsi Revisi UU ASN.
“Kalau targetnya adalah pengangkatan tanpa seleksi, otomatis agendanya Panja harus merevisi UU ASN, misalnya juga semacam Perpres pengangkatan khusus yang dikecualikan dari UU ASN. Ambisi dari pembentukan panja tersebut yakni agar pengangkatan guru honorer bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi,”
24 Mei 2021
Kang Huda tegaskan Rekruitmen 1 Juta guru harus di tuntaskan.
“ini harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud, semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi consen bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,”
30 Mei 2021
Pendaftaran rekruitmen ASN ditunda,Ketua Komisi X desak slot untuk guru harus tetap disediakan
“Kami mendesak agar ada perbaikan rekruitmen ASN dimana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja(PPPK) yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan,”
Belum Adanya Kebijakan Komprehensif Terkait Rekruitmen Guru Honorer
17 Juni 2021
Kang Huda nilai belum ada kebijakan Komprehensif terkait Rekruitmen Guru Honorer.
“Kebijakan menyangkut soal guru belum sesuai dengan harapan dan cita-cita komisi X. Sebab belum ada kebijakan komprehensif yang dikeluarkan pemerintah dalam menuntaskan persoalan terkait dengan guru yang ada di seluruh Indonesia, baik guru honorer di sekolah swasta maupun negeri.
21 Agustus 2021
Tak ada slot PNS untuk guru honorer di 2022 Ketua komisi X Desak Kemendikbud beri penjelasan
“Kami meminta Kemendikbud Ristek dan pihak terkait segera berikan kejelasan atas informasi tidak adanya slot CPNS bagi guru untuk seleksi ASN tahun 2022. Kami menerima banyak protes dan ungkapan keresahan dari para guru atas informasi tersebut,”
4 Oktober 2021
Pengumuman kelulusan PPPK guru tahap I, kang Huda khawatir guru honorer yang diluluskan hanya sedikit.
“kalau misalnya tiap tahun hanya 50 ribu PPPK guru yang diangkat bagaimana bisa memenuhi kebutuhan guru sekitar satu juta, ini akan memperpanjang proses pengangkatan para guru,”
8 Oktober 2021
Kang huda tegaskan jangan ada penundaan pada proses pengangkatan guru PPPK.
“Kami ingin proses pengangkatan setelah lulus 173.329 guru honorer yang lolos pada tahap I ini tidak terjadi delay dalam proses administrasi pengangkatannya,”
25 November 2021
Kang Huda : Negara harus berpihak kepada guru
“Kita sedang terus berusaha memperbaiki ini. Kita juga terus berjuang mendorong pemerintah untuk berpihak pada guru, karena tidak cukup jika hanya dalam posisi netral,”
Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda
“dimata saya satu-satunya profesi yang harus diprioritaskan menjadi PNS adalah guru.”
