BANDUNG – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung diklaim mengalami penurunan. Sesuai data BPS, pada tahun 2021 berada di 1,78% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,48% atau berkurang sekira 54.000 orang.
“Penurunan ini tidak terlepas dari komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkualitas dan juga berkelanjutan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya.
Dadang menyebut strategi berkelanjutan saat ini telah diimplementasikan termasuk penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
“Saya ingatkan (kepada jajaran) pentingnya akurasi data dalam penentuan sasaran intervensi kemiskinan. Kabupaten Bandung telah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2022 dan pemutakhiran data P3KE tahun 2023,” ungkap Politisi PKB itu.
Berdasar data tersebut, kata Bupati Bandung, nantinya Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah) harus segera membuat rencana yang konkret dalam percepatan penghapusan kasus kemiskinan ekstrem.
“Apa yang paling dibutuhkan dan menjadi prioritas bagi masyarakat miskin ekstrim tersebut dan di mana titik lokusnya yang jelas by name by address, termasuk soal anggarannya sumbernya dari mana dan berapa nilainya,” kata Dadang.
Menurutnya warga miskin ekstrem juga bisa diberi pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga warga tersebut bisa mendapatkan penghasilan rutin. Warga miskin ekstrim juga bisa diberikan modal untuk berusaha dengan tetap dalam pendampingan.
“Jadi, salah satu tujuan akhir dari program ini adalah bagaimana mereka naik kelas, bisa mendapatkan penghasilan rutin setiap harinya. Tapi semuanya itu kembali ke data dan terukur,” tandas Kang DS, sapaan akrabnya.
