BANDUNG – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ikut bersuara dalam merespons sikap Kemenag ubah usulan biaya haji 2024 jadi Rp94,3 juta usai dikritik.
Ace yang juga Ketua Partai Golkar Jawa Barat itu menilai dalam menyusun pembahasan keuangan haji seharusnya memiliki satu pola yang disepakati bersama.
“Polanya mengacu kepada tingkat kenaikan setiap komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun,” ungkap Ace dalam keterangannya kepada wartawan.
Kemudian, lanjut Ace, dalam menetapkan biaya haji juga perlu untuk membandingkan setiap rincian komponen BPIH yang tentunya dapat terus dilakukan efisiensi.
Sehingga, kata legislator dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu, dalam pembahasan keuangan haji, BPIH dapat mengedepankan angka objektif bukan hanya asumsi.
“Apalagi kalau masing-masing di antara pemangku kebijakan enggak punya dasarnya, hanya menggunakan angka-angka asumsi juga,” tutur Ace menegaskan.
“Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba?,” ucapnya.
Jadi, Ace menyarankan jangan memakai angka-angka asumsi. Tetapi yang harus dikedepankan adalah bagaimana angka objektifnya dan pada titik mana yang memang dinilai kita berbeda.
“Lalu dicari argumen-argumen yang bisa mendukung kepada titik temu itu,” kata Wakil Ketua Komisi VIII seraya menyindir Kemenag ubah usulan biaya haji 2024 jadi Rp94,3 juta usai dikritik.
Sehingga, menurutnya pembahasan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai komponen-komponen BPIH yang belum mencapai titik temu dengan membandingkan draf usulan tersebut.
“Jadi tinggal nanti kita sisir saja mana yang memang kita harus dicarikan, tapi semua tentu harus berdasarkan atas argumen data yang kuat,” kata Ace menandaskan.
