BANDUNG – Kecepatan reformasi birokrasi antar kabupaten kota di Tanah Air tidak sama satu sama lain. Reformasi birokrasi juga saat ini belum memberikan dampak yang sangat signifikan untuk masyarakat.
Begitu kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Kamaruddin di Bandung.
Lebih lanjut, Kamaruddin pun menyinggung program pengentasan kemiskinan hingga soal masalah pengangguran di tengah digaungkannya kebijakan reformasi birokrasi di tiap pemerintah kabupaten maupun kota.
“Pengentasan kemiskinan, stunting, dan lapangan kerja itu masih belum terlihat dampaknya. Masih bersifat administratif. Hanya sebatas reformasi dokumen. Tidak terlalu memperhatikan substansi,” tegasnya.
Sehingga menurutnya, perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pun dengan organisasi perangkat daerah satu sama lain harus ada sinergitas dalam menjalankan kebijakan yang ada.
“Harus diperbaiki kebijakan reformasi birokrasi kita dengan membangun dynamic governance. Birokrasi semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia,” kata Kamaruddin menandaskan.
