BANDUNG – Menyongsong Pemilu 2024 yang tahapannya saat ini tengah berjalan, kabar money politic atau politik uang mendadak merebak di Kabupaten Bandung.
Di tengah isu money politic yang santer diperbincangkan menyambut Pemilu 2024. Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Bandung Osin Permana ikut memberikan komentar.
Menurut mantan Ketua KPU Kabupaten Bandung itu perlu dibedakan antara cost politic dengan money politic yang kini jadi obrolan sebab mempunyai perbedaan.
“Kalau cost politic (ongkos politic) memang tidak bisa dihindari. Karena itu wajib harus dikeluarkan, seperti pembuatan spanduk, iklan, transportasi dan lainnya,” ujar Osin.
Karena itu, kata Osin, maka tidak semua cost politic merupakan money politic. Termasuk membantu masyarakat, seperti pembangunan rumah, kegiatan pemuda.
“Ini tidak bisa disebut money politic karena memberinya berdasarkan sukarela terlepas dari kalah dan menangnya para politisi tak terkecuali caleg (DPR, DPRD),” katanya.
Demikian juga halnya dengan pemberian yang transportasi dan serta konsumsi pada masyarakat atau perorangan. Itu disebutkan Osin, merupakan cost politic dan wajib ada.
“Kapan cost politic bisa dikatakan money politic, jika uang atau dalam bentuk lainnya diberikan pada masyarakat dengan perjanjian memilih kandidat,” tuturnya.
“Jadi jika tujuannya memberi untuk menekan atau merayu agar memilih, maka masuk money politic. Bila tidak sekadar membantu karena niat, itu bagian cost politic,” kata Osin
Osin yakin masyarakat Kabupaten Bandung sekarang sudah dewasa, bisa mengetahui mana yang layak untuk dipilih dan tidak dipilih. Baik itu caleg atau kepala daerah.
“Pastinya pemilih akan terlebih dahulu melihat latar belakang. Bagaimana sikap, janji, dan kesehariannya. Ini bisa jadi tolak ukur saat memilih nantinya,” tandas Osin.
