SUMEDANG – Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Sumedang. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota rumah bersubsidi dari semula 343 unit menjadi 1.343 unit
Kabar itu disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai menandatangani MoU bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan 10 kepala daerah lainnya di Gedung Pakuan, Rabu (4/6/2025).
“Alhamdulillah Sumedang mendapat tambahan 1.000 unit rumah bersubsidi yang akan segera kami follow up untuk direalisasikan,” ujar Bupati Dony.
Program tersebut merupakan bagian dari pembiayaan perumahan bersubsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan uang muka hanya 1%, bunga ringan dan cicilan terjangkau.
“Dengan DP hanya sekitar Rp.1 juta dan cicilan per bulan sekitar Rp. 1juta selama 20 tahun, masyarakat MBR bisa memiliki rumah layak,” jelasnya.
Kepala Dinas Perkimtan Sumedang Marlina yang hadir mendampingi bupati menambahkan, Sumedang juga memiliki terobosan percepatan pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui Dana Desa.
“Kami akan susun Perbup yang melegalisasi penggunaan APBDes untuk rehab Rutilahu. Setiap desa bisa membangun 5 rumah per tahun. Kalau dikalikan 270 desa, potensi bisa merenovasi 1.350 rumah tiap tahun,” jelasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait pun memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan berencana mengunjungi Kabupaten Sumedang pada Juli 2025 mendatang untuk melakukan launching program perbaikan Rutilahu.
