Jelang Pemilu 2024, Masyarakat Diminta Waspada Pencatutan Nama oleh Parpol

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Bandung Fereddy

BANDUNG – Menjelang perhelatan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta masyarakat waspada dan lebih peka dengan pencatutan nama oleh parpol untuk diklaim menjadi kader.

Dalam keterangannya, Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Bandung Fereddy menyampaikan jajarannya telah memulai proses pengawasan berbagai tahapan Pemilu 2024 dari 14 Juni 2022 lalu.

“Kalau sekarang kami dari Bawaslu sedang fokus mengawasi tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu, verifikasi administrasi yang akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual,” ungkap Fereddy.

Ini Baca Juga :  Petugas Pantarlih di Kabupaten Sumedang Mengeluh, Ini Keluhannya

Terkait dengan maraknya pencatutan nama masyarakat umum oleh parpol padahal bukan kader, Fereddy menyebut sempat ditemukan dan telah ditindaklanjuti ke KPU sebagai penyelenggara ajang Pemilu 2024.

“Tapi kami memprediksi, angka kasus pencatutan nama ini akan terus naik. Semua aduan datang dari warga umum. Tiba-tiba terdaftar dalam partai padahal tidak pernah mendaftar jadi anggota partai,” ujarnya.

“Upaya untuk menekan kasus ini, Bawaslu telah mengimbau lewat medsos dan berbagai media yang bisa dijangkau. Cek kembali nama kita apakah tercantum dalam partai politik atau tidak,” tambah Fereddy.

Ini Baca Juga :  Mantan Ketua PAN Daftar Jadi Caleg 2024 di PKB Kabupaten Bandung

Selain itu, dia mengatakan, Bawaslu juga saat ini tengah proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kecamatan. Dimana sesuai kebutuhan setiap anggota Panwaslu ditiap kecamatan itu 3 orang. 

“Kota Bandung itu ada 30 kecamatan, berarti ada 90 orang Panwaslu Kecamatan. Untuk proses seleksi Panwaslu Kecamatan ini akan mengunakan sistem CAT,” Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu itu.

“Kita juga membuka ruang pada masyarakat untuk menginformasikan calon-calon yang terpilih. Silakan masyarakat nanti untuk mengomentari calon-calon yang terpilih. Jadi ada aduan masyarakat,” kata Fereddy.