INISUMEDANG.COM – Sejumlah titik jalan rusak di Kecamatan Jatinangor yang disebut-sebut sebagai kawasan perkotaan masih ditemukan. Yang vital saja di Jalan Pangkalan Damri Unpad lama atau sebelah timur kantor Mapolsek Jatinangor Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang merusak keindahan dan menggangu ketertiban.
Bagaimana tidak, daerah itu sebagai pusat kota Jatinangor atau jantungnya Jatinangor. Selain banyak dilalui pengendara juga banyak dilalui mahasiswa dan warga luar.
“Ya malu saja sebagai daerah perkotaan dan kawasan pendidikan ada jalan rusak, yang kalau hujan selalu tergenang air. Bahkan, membuat pengendara tidak nyaman ketika melintas ke sana,” terang Muhamad Ramdani salah seorang mahasiswa di Jatinangor, Jumat (4/11/2022).
Menurut Ramdani, jauh berbanding terbalik dengan jalan-jalan di daerahnya yakni di Kabupaten Bandung yang serba lecir dan diaspal hotmix. Bahkan, tata kelola kecamatan, alun alun dan ruang publik terlihat rapi.
Menanggapi permasalahan itu, Anggota Gugus Tugas KPJ, Titus Andriana mengatakan sudah menerima laporan terkait rusaknya jalan itu. Bahkan, pihaknya sudah melaporkan ke Koordinator KPJ yang dalam hal ini Sekda Sumedang Herman Suryatman. Namun sekali lagi, KPJ tidak memiliki kewenangan dalam mengesksekusi, tetapi hanya melaporkan, mengajukan, dan mengawasi.
KPJ Hanya Memantau dan Melaporkan
“Tetap kebijakan ada di Sekda dan yang mengeksekusi dinas terkait. Dan dianggarkan oleh APBD Kabupaten. Jadi, untuk pengelolaan KPJ memang yang berperan masih eksekutif di Sumedang, sementara kami hanya memantau dan melaporkan,” ujarnya.
Menurut Titus, tak hanya di pangkalan Damri jalan rusak pun terjadi di Jalan Kol Ahmad Syam depan Perumahan Puri Jatinangor atau perbatasan Desa Sayang dan Cikeruh. Jalan itu selain berlubang juga bergelombang.
“Bahkan kerusakannya lebih parah dari yang di pangkalan Damri Unpad lama. Namun sekali lagi, kami bukan pengeksekusi tapi tetap harus berdasarkan kewenangan dinas terkait,” ujarnya.
Titus menambahkan, saat ini tugas KPJ sedang mendata daerah yang diprioritaskan dan mempunyai kekurangan cukup vital. Seperti penataan PKL, jalan rusak, drainase, dan lokasi daerah banjir seperti efek pembangunan Tol Cisumdawu di daerah Cilayung.
Namun sekali lagi, KPJ hanya mendata, melaporkan dan mengawasi serta mengajukan ke Pemda Sumedang terkait anggaran yang akan dikeluarkan.
“Kami pun masih hanya seputar pendataan, pemetaan, dan pengecekan ke beberapa titik lokasi vital. Karena anggaran khusus untuk penataan KPJ belum turun,” tandasnya.
