Berita  

IPDN Harus Membangun Kesejahteraan Rakyat Melalui Demokrasi dan Melayani

INISUMEDANG.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mochamad Mahfud MD menyampaikan IPDN mempunyai posisi yang strategis untuk membangun aparatur yang demokratis, professional dan melayani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, aparatur pemerintahan yang merupakan salah satu sumber pengkaderan dan rekrutmennya ada di IPDN ini. Memiliki tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui demokrasi dengan sikap pelayanan (melayani).

“Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya untuk seluruh praja IPDN yang merupakan calon aparatur sipil negara Indonesia. Ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh praja terkait bagaimana cara menjaga public trust, bahwa modal dasar menjaga public trust adalah moralitas,” kata Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, saat menjadi narasumber dalam kegiatan stadium general IPDN dengan tema “Penguatan Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan Dalam Negeri, Selasa (30/3).

Mahfud juga memaparkan, berdasarkan Perpres No. 22 tahun 2010 dan No 15 tahun 2016, menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia emas ini dapat dikatakan sebagai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ini Baca Juga :  Harga Pupuk Naik, Petani Ubi Cilembu di Sumedang Meradang

Mencapai Indonesia Emas Apabila Konsisten Menyelenggarakan Negara Sesuai Dengan Ideologi

Indonesia bisa mencapai Indonesia emas apabila telah meraih beberapa aspek. Seperti masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia, pendapatan perkapita sekita US$ 23.900, angka partisipasi perguruan tinggi mencapai 60% dan lulusan SMTA sudah mencapai lebih dari 70%.

“Kita bisa mencapai itu apabila kita konsisten menyelenggarakan negara sesuai dengan ideologi dan konsisten,” ujar Mahfud.

Selain terkait Indonesia Emas, Mahfud juga kembali menegaskan tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Khususnya untuk seluruh praja IPDN yang merupakan calon aparatur sipil negara Indonesia. Karena di era demokrasi ini, apabila kita tidak pintar dalam memperbaiki disorientasi-disorientasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Maka kita akan menghadapi distrust (ketidakpercayaan).

“Apabila distrust ini dibiarkan ini berkembang dan semakin massif maka akan terjadi disobedient (pembangkangan). Ini yang harus kita cermati dan antisipasi”, ujarnya.

Pada kesempatan ini juga IPDN memberikan penghargaan Kartika Asta Brata Utama yang diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M kepada Menkopolhukam. Penghargaan dan apresiasi ini diberikan atas jasa luar biasa Prof. Mahfud dalam memberikan kontribusi kepada IPDN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, ilmu pemerintahan dan berprestasi di bidang pemerintahan.

Ini Baca Juga :  Jelang MTQ Ke-37 Tingkat Provinsi, LPTQ Sumedang Terus Gembleng 52 Kafilah

Pelaksanaan Demokrasi dan Keamanan Di Indonesia Cukup Baik

“Kehadiran Menkopolhukam ini merupakan suatu kebanggaan untuk IPDN, sebagai salah satu negarawan Mahfud MD telah berhasil melaksanakan stabilisasi dalam bidang politik, hukum dan keamanan. Dibawah kepemimpinan Bapak Mahfud, banyak sekali capaian-capaian ataupun peningkatan yang diperoleh Indonesia. Selain stabil dan kondusifnya situasi politik, hukum dan keamanan Indonesia. Bapak Mahfud juga berhasil mendorong Indonesia meningkatkan indeks demokrasi dengan nilai 6,71,” ujar Hadi.

Hadi menambahkan, Nilai ini menunjukan bahwa pelaksanaan demokrasi dan keamanan di Indonesia cukup baik. Selain indeks demokrasi, indikator makro ekonomi yang menyentuh angka 3,69% juga merupakan peningkatan besar bagi Indonesia.

“Bapak Mahfud juga turut serta mewujudkan penurunan indeks kemiskinan dan pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Kemiskinan kita ada di angka 9,71% dan tingkat pengangguran terbuka pun kita mengalami penurunan menjadi 6,49%. Begitupun dengan konsumsi rumah tangga 3,55%, investasi 3,80%, indeks pembangunan manusia 72,29%, indeks persepsi korupsi mendapatkan peningkatan pada ranking 96, dan daya saing pada posisi 37”, ujar Rektor.

Ini Baca Juga :  Bupati Dony Apresiasi 7 Oktober Sebagai Hari kopi Sumedang

Adanya kegiatan ini, lanjut Hadi, diharapkan seluruh civitas academic IPDN mendapat penjelasan langsung dari Menkopolhukam terkait kebijakan-kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan, yang nantinya dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas ASN dan praja IPDN.

“Semoga kehadiran Bapak Menkopolhukam ini akan menambah wawasan kita dan memberikan spirit, semangat didalam pengabdian kita untuk negara dan bangsa,” ujarnya.

Seperti diketahui, kegiatan stadium general ini dilaksanakan secara daring dan luring dan diikuti oleh seluruh civitas academica IPDN baik yang berada di kampus Jatinangor maupun yang berada di kampus daerah. Serta disaksikan pula oleh seluruh mahasiswa pasca sarjana dan keprofesian IPDN secara daring.

“Selain berbicara terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan, narasi tentang Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu bahasan yang disampaikan pula oleh Menkopolhukam,” tandas Kepala Bagian Humas dan Kerjasama La Ode Muhamad Alam Jaya.