SUMEDANG, 20 Mei 2025 – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggagas sebuah penelitian strategis untuk memperkuat kembali peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan berbasis komunitas.
Penelitian ini dipusatkan di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan tajuk Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Penelitian tersebut dipimpin oleh Irfan Uluputi, dosen IPDN, bersama tim peneliti lainnya. Kegiatan lapangan berlangsung pada Selasa, 20 Mei 2025, dan dihadiri oleh para Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparat desa, serta anggota Satlinmas dari berbagai wilayah di Jatinangor.
“Alhamdulillah, ini merupakan inisiasi dari kelompok peneliti dosen IPDN. Kami ingin membangun kembali semangat keamanan lingkungan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar Irfan Uluputi.
Irfan menuturkan bahwa penelitian ini lahir dari keprihatinan terhadap sistem keamanan lingkungan seperti siskamling, yang kini dinilai berada dalam kondisi “ada tapi tiada”. Ia mencontohkan bahwa di negara-negara maju, pembangunan keamanan masyarakat berbasis komunitas telah terbukti efektif, di mana masyarakat menjadi motor penggerak utama.
“Di negara-negara maju, komunitas lokal menjadi pilar utama dalam menciptakan rasa aman. Ini yang coba kita hidupkan kembali melalui peran Satlinmas,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Irfan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi Satlinmas saat ini, di antaranya proses rekrutmen yang tidak sistematis, usia anggota yang cenderung lanjut, hingga belum adanya kejelasan dalam hal kesejahteraan dan jenjang karier.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Satlinmas berusia di atas 60 tahun. Padahal, keamanan masyarakat seharusnya digerakkan oleh tenaga muda yang kuat dan terlatih. Maka dari itu, kami dorong agar Satlinmas bisa menjadi ladang pengabdian sekaligus peluang kerja bagi generasi muda,” jelasnya.
Penelitian ini juga mengangkat isu-isu aktual seperti anti-premanisme, radikalisme, dan potensi gangguan keamanan di tingkat lokal yang sebelumnya telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Irfan menegaskan perlunya kolaborasi antara Satlinmas dengan institusi seperti TNI, Polri, perguruan tinggi, hingga perusahaan-perusahaan besar di kawasan Jatinangor.
“Karakteristik Jatinangor sangat unik. Meskipun berstatus desa, tetapi secara budaya dan demografis sudah sangat urban dan plural. Hampir seluruh budaya Indonesia ada di sini. Ini tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan model keamanan berbasis komunitas yang inklusif,” katanya.
Irfan juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Satlinmas agar mampu berdiri sebagai institusi yang memiliki otoritas dan kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa kehadiran Satlinmas harus mampu menjadi alternatif terpercaya dibanding ormas-ormas non-formal dalam urusan pengamanan masyarakat.
“Kami ingin ke depan, Satlinmas memiliki sistem yang jelas mulai dari rekrutmen, pelatihan, penugasan, hingga jenjang karier. Masyarakat harus melihat Linmas sebagai lembaga yang benar-benar hadir dan berfungsi dalam tiga tugas utama: bantuan bencana, pengamanan pemilu, dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” tegas Irfan.
IPDN menargetkan hasil penelitian ini akan rampung dan dipublikasikan dalam waktu satu bulan ke depan, sebagai bagian dari rekomendasi strategis untuk penguatan keamanan berbasis komunitas. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Dengan semangat “Dari Jatinangor untuk Indonesia”, penelitian ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam membangun sistem keamanan lokal yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.
