INISUMEDANG.COM – Adanya kawasan perkotaan Jatinangor (KPJ) masih dirasakan belum kentara oleh masyarakat. Sebab, masyarakat belum melihat pembangunan yang signifikan terkait progres pembangunan di Jatinangor. Baik sebelum ada KPJ maupun setelah ada tim Gugus Tugas KPJ.
Menjawab pernyataan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang (Bappppeda) Sumedang, Hj Tuti Ruswati mengatakan. Bahwa Sekda selaku Ketua Tim Gugus Tugas KPJ sudah menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Agar memprioritaskan pembangunan di wilayah yang masuk KPJ.
“Pak Sekda sudah mengeluarkan surat kepada setiap OPD. Agar memprioritaskan semua isu strategis yang ada di kawasan perkotaan Jatinangor, untuk menjadi prioritas di masing-masing OPD. Seperti misalnya penanganan banjir, penanganan sampah itu sudah on going,” ujarnya saat ditemui di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Senin (7/11/2022).
Fungsi Gugus Tugas Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ)
Menurut Tuti, fungsi gugus tugas KPJ sendiri menyampaikan permasalahan, mengawasi dan mengajukan permasalahan atau isu strategis di Kawasan Perkotaan Jatinangor. Nanti, Bappeda akan menyambungkan ke OPD masing-masing. Oleh karenanya setiap bulan bahkan tiap 2 minggu sekali pihaknya mengadakan rapat koordinasi dengan gugus tugas KPJ terkait permasalahan di masing masing daerah.
“Kita menampung dari masing-masing gugus tugas, apa yang harus dilakukan. Maka kita punya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti misalnya yang sudah dilakukan penataan PKL di pasar Unpad, penanganan banjir Jatinangor, dan sampah di Parakanmuncang Cimanggung,” ujarnya.
Bahkan, katanya, yang sekarang sedang aktion yakni relokasi rumah korban longsor Cimanggung, termasuk dengan fasilitas air minum, listriknya, dan akses jalannya. Tinggal kesanggupan para penghuni warga relokasi apakah mau menempati atau tidak.
“Termasuk sampah pasar Parakanmuncang kan kita sudah aktion dengan mencarikan lahan pengganti untuk bak sampah yang ada di depan pasar. Insya allah anggarannya sudah dimasukan ke anggaran perubahan,” ujarnya.
Tuti menambahkan, memang untuk progres pembangunan secara keseluruhan membutuhkan proses dan anggaran yang besar. Dan memang pemerintah belum sanggup untuk mengakomodasi setiap pembangunan itu.
“Jadi kita skala prioritas saja, mana yang paling urgen, kita juga terbatas di anggaran makanya kita lakukan step by step, mana yang lebih prioritas kita dahulukan,” tandasnya.
