INISUMEDANG.COM – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumedang tahun 2024, Forum Desa Bersatu
melakukan konsolidasi penguatan soliditas pasca disahkannya Revisi UU Desa dan menyamakan persepsi terkait kepemimpinan Sumedang ke depan, bertempat di RM Kartika Cimalaka, Jumat, 29 Maret 2024,
Forum Desa Bersatu sendiri, merupakan sebuah wadah perjuangan organisasi Desa untuk meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial yang beranggotakan organisasi-organisasi Pemerintahan yang ada di Desa mulai dari Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI).
Turut hadir pada pertemuan itu, Ketua FK-BPD Sumedang Asep Suryana, Ketua KOMPAKDESI Sumedang Ropendi, Ketua PPDI Sumedang Utep Ruspendi dan Ketua DPC APDESI Sumedang Welly Sanjaya.
Ketua DPC APDESI Sumedang, Welly Sanjaya mengatakan, agenda pertemuan ini yaitu konsolidasi pasca disahkannya Revisi UU Desa dan penyamaan persepsi terkait kepemimpinan Sumedang ke depan.
Melalui konsolidasi ini, sambung Welly, diharapakan pemimpin Sumedang ke depan mampu mensejahterakan Kepala/Aparatur Desa, Anggota BPD dan semua instrumen yang terlibat di Desa. Terutama dengan kesejahteraan terkait gaji ke-13.
Tak hanya itu, Welly juga berharap kepemimpinan Sumedang ke depan, dapat menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang mampu menganggarkan Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) dari Kabupaten kepada desa secara merata dan berkeadilan.
“Prestasi Sumedang tentu saja bukan didukung oleh satu dua desa saja, melainkan hasil semua desa. Jadi jangan pilih-pilih, karena kebutuhan di desa semuanya sama, sehingga bantuannya harus merata,” kata Welly.
Welly menuturkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bukan hanya perlu inovasi dalam setiap program kerja, melainkan harus inovasi dalam hal mensejahterakan aparatur desanya. Karena tidak akan ada Pemerintahan Kabupaten Sumedang kalau tidak ada desa.
“Jadi bukan hanya diperah keringatnya saja dalam hal melayani masyarakat. Tetapi harus juga diperhatikan kesejahteraannya pula. Karena pemerintah desa bagian adalah garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Adapun yang dirasakan saat ini, kata Welly, status perangkat desa di Kabupaten Sumedang tidak jelas, karena masih kalah dengan pegawai pabrik yang mempunyai nomor induk karyawan. Sedangkan aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang tidak jelas statusnya, karena nomor induk pun tidak punya.
Selain itu, yang dirasakan saat ini potongan BPJS yang dibawah UMR dan tunjangan tidak merata, apalagi tunjangan hari raya.
“Untuk itu kami mendorong Kepala Daerah kedepannya harus yang berkomitmen mensejahterakan Kepala Desa, Perangkatnya beserta elemen Desa lainya,” harap Welly.
Pada intinya, tambah Welly, kepemimpinan Sumedang ke depan harus memprioritaskan program yang ada di Desa.
“Seperti kata Bung Karno, Desa adalah benteng utama pertahanan negara. Sedangkan Bung Hatta berkata, Indonesia tidak akan besar dengan obor di Jakarta, tapi dengan lilin-lilin kecil di desa. Untuk itu, kami berharap Desa jadi prioritas utama program Pemerintah ke depan,” tuturnya.
Welly menambahkan, ke depan akan ada konsolidasi sampai ke tingkat bawah dalam rangka menyongsong Pilkada Sumedang 2024.
“Konsolidasi ini penting, supaya ada satu persepsi kepemimpinan Sumedang ke depan harus peduli terhadap desa,” harapnya.
