BANDUNG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung mengkritik adanya keputusan PT Pertamina menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung Osin Permana menilai kenaikan harga BBM dapat menimbulkan efek domino di tengah-tengah masyarakat.
“Seperti memicu kenaikan harga kebutuhan pokok bahkan barang-barang di pasaran. Jelas ini gejala akan terjadinya keterpurukan ekonomi,” kata Osin, Kamis 14 Juli 2022.
Gejala-gejala itu, menurut Osin, semestinya bisa diantisipasi dan bisa terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum pada akhirnya memutuskan untuk menaikan harga BBM.
“Disatu sisi kami harap BBM subsidi pun tetap dijaga demi mencegah bertambahnya kemiskinan. Karena barang-barang mahal dan masyarakat jadi kesulitan,” ujar Osin.
Tujuan pemberian subsidi BBM itu, kata mantan Ketua KPU Kabupaten Bandung, demi membantu kebutuhan masyarakat dan menekan munculnya kasus kemiskinan.
“Penentuan kebijakan pemberian subsidi BBM itu ditujukan kepada masyarakat yang ekonominya rendah. Contoh tidak mungkin petani menggunakan Pertamax,” tuturnya.
Menyoroti adanya penggunaan aplikasi MyPertamina saat beli BBM bersubsidi, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung itu memandang justru menyulitkan.
“Khawatirnya justru dimanipulasi dengan aplikasi MyPertamina. Kami rasa jajaran pemerintah perlu melakukan tindakan lain agar subsidi tepat sasaran,” ucap Osin.
Secara spesifik, Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp 14.500 per liter menjadi Rp 16.200 per liter, sedangkan Dexlite naik dari semula Rp 12.950 per liter menjadi Rp 15.000 per liter.
Sementara itu, Pertamina Dex naik dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp 16.500 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Pertamina pun sampai pada hari ini masih menahan harga Pertamax di level Rp 12.500 per liter dan juga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
