SUMEDANG, 20 September 2024- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Eni Sumarni dan Ridwan Solichin akan memperjuangkan honorer tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK. Hal itu karena nakes di Sumedang terutama yang honorer menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan termasuk stunting dan gizi buruk.
“Salah satu program unggulan Bunda Eni itu perhatian terhadap tenaga kesehatan, terutama mereka baik yang di rumah sakit maupun yang ditempatkan di Puskesmas Puskesmas dan bidan desa. Dari nakes Ini kan ada yang masih statusnya honorer, nah ini perlu diperjuangkan supaya dia mendapatkan haknya. Kita upayakan dengan mendapatkan haknya menjadi ASN dengan cara menambah kuotanya dan memberikan dan memperjuangkan kepada pusat untuk jalur afirmasi,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (20/9/2024).
Menurut Bunda Eni, yang memiliki latar belakang Magister Kesehatan, dia paham betul bagaimana para Nakes itu berjibaku dalam melayani masyarakat. Mulai dari memeriksa ibu hamil, penimbangan bayi, mengurusi orang sakit, lansia, sampai penanganan stunting dan pergi ke lapangan dalam rangka mengecek kesehatan warga di pedalaman desa. Juga sosialisasi kesehatan dan program program layanan kesehatan masyarakat sampai tingkat RT RW yang lokasinya sangat jauh dari Puskesmas.
“Ya saatnya pemerintah daerah bangun, dan memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang telah mengabdi di Sumedang, terutama di desa itu kan menjadi Garda terdepan dalam penanganan stunting, membantu yang sakit, ibu hamil, itu semuanya numpuk di bidan-bidan desa. Oleh karena itu bidan desa jangan sampai kesejahteraannya juga tidak diperhatikan oleh Pemda. Dalam hal dukungan teknis misalnya dia butuh kayak laptop karena pakai aplikasi, paket data kemudian juga kendaraan operasional seperti motor. Ini harus menjadi perhatian kita, jangan sampai mereka mengeluarkan biaya pribadi. Ini dholim loh,” ujarnya.
Bahkan, lebih banyak lagi biaya operasional para tenaga kesehatan yang tidak bisa diklaimkan dengan perjalanan dinas karena status mereka itu masih honorer. Mereka menginginkan kejelasan statusnya karena mereka juga berperan dalam hal penurunan stunting dan gizi buruk serta melayani layanan kesehatan masyarakat.
“Nah, dari mana selama ini, masa mereka harus mengeluarkan biaya sendiri sementara bekerja untuk masyarakat,” tuturnya.
Oleh karena itu, Paslon Bunda Eni-Ridwan akan memperjuangkan nasib nakes honorer untuk secepatnya mendapatkan status yang jelas. Seperti penambahan kuota PPPK dan ASN atau PPPK jalur afirmasi seperti masa pengabdian bekerja dan usia nakes.
“Karena saya berlatar belakang juga magister kesehatan dan pa Ridwan juga sama istrinya di medis, jadi mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa diterapkan dibantu oleh para tenaga kesehatan yang hebat-hebat,” tandasnya.
Seperti diketahui, jumlah tenaga kesehatan di Sumedang yang masih statusnya honorer berjumlah kurang lebih 1.800 orang. Jumlah itu tersebar di wilayah kab Sumedang.
