BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi prevalensi kasus stunting (gangguan pertumbuhan) pada anak. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Erick Juriara mengaku pihaknya sangat concern pada penurunan stunting.
“Upaya ini diawali dengan melakukan upaya pemetaan desa dengan risiko stunting tinggi. Hasilnya, 65 desa masuk daftar prioritas,” ujar Erick, Jumat 1 April 2022.
Data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) 202, kata Erick Juriara, menunjukkan prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Bandung mencapai 31,1 persen atau 112.000 jiwa.
“Ini perlu penanganan intensif. Kami akan susun program dalam upaya penurunan stunting. Sudah dialokasikan Rp14 miliar dari APBD untuk penanganannya,” ucap dia.
“Kami juga meminta pemerintah desa untuk mengalokasikan 32 persen anggaran dana desa untuk mengatasi stunting,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat itu.
Secara kelembagaan, Erick mengklaim bila Pemkab Bandung sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten hingga level desa.
“Hal ini diperkuat dengan pendekatan pentahelix mlibatan unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga media untuk membantu menekan stunting,” ucapnya.
