BANDUNG – DPRD Kabupaten Bandung mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengecek ulang soal akurasi data para penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di wilayahnya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi menilai jika pendataan yang jelas dan valid terkait penerima manfaat BLT BBM penting agar bantuan yang diberikan pemerintah pusat itu dapat tepat sasaran.
“Bantuan imbas kenaikan harga BBM subsidi ini harus jatuh ke tangan yang tepat dan masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, bansos bagi masyarakat kurang mampu tak hanya BLT BBM,” katanya saat dihubungi.
Karena BLT BBM ini kebijakan pemerintah pusat, lanjut Fahmi, tentu Dinsos harus benar-benar menyiapkan segalanya dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan ini.
“Dinsos harus melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat sebelumnya. Karena ditakutkan ada perubahan data penerima manfaat, seperti telah meninggal dunia, pindah domisili atau lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahmi mendorong Dinsos benar-benar melakukan pendataan agar tak terjadi permasalahan di lapangan. Apalagi masyarakat sangat membutuhkan bantuan di tengah kenaikan harga BBM sekarang ini.
“Kalau boleh usul kami sarankan agar pemerintah pusat mengganti bantuan yang berupa barang menjadi uang tunai. Bantuan dalam bentuk barang harus melakoni proses yang cukup rumit,” ucap Politisi PKS itu.
“Ya lebih baik dalam bentuk tunai. Kan langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima manfaat, sehingga bisa tepat sasaran. Kalau dalam bentuk barang prosesnya cukup panjang,” tandas Fahmi.
