BANDUNG – DPRD mendesak Pemkab Bandung agar jangan ragu dalam memberi sanksi tegas bagi para perusak lingkungan salah satunya mengenai alih fungsi lahan.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Riki Ganesa menilai sanksi tegas itu wajib untuk memberikan efek jera bagi para perusak lingkungan apalagi masuk kawasan hijau.
“Berbicara lingkungan hidup secara umum harus dibangun sebuah kesadaran kolektif. Karena bukan milik kita saja, tetapi akan diwariskan ke anak cucu kelak,” kata Riki.
Ketika terbangun sebuah kesadaran kolektif di seluruh pihak. Sekretaris Fraksi Golkar itu yakin ini bisa meminimalisir kerusakan alam hingga menekan potensi kebencanaan.
“Soal alih fungsi lahan kan sudah ada rambu-rambunya. Tinggal ketegasan dari pihak yang berwenang, untuk melakukan penegakan hukum,” ucap Riki menerangkan.
Riki menambahkan seluruh instrumen harus berperan mengawasi dan mempunyai kesadaan bahwa lingkungan itu bukan milik satu pihak atau golongan tertentu saja.
“Makanya perlu ada reward and punishment. Bagimana ada kesepahaman dalam menata tata ruang, pengolahan sampah, dan yang berhubungan dengan lingkungan,” tuturnya.
Reward, kata Riki, tentu perlu diberikan saat pihak tertentu melakukan upaya pelestarian. Entah bentuk penghargaan atau bantuan modal demi memaksimalkan programnya.
“Cara ini bisa meningkatkan kinerja mereka. Akhirnya bisa memotivasi kawan-kawan lainnya, untuk ikut terlibat juga dalam proses pelestarian lingkungan sekitar,” ucapnya.
Begitu sebaliknya, lanjut Riki, punishment perlu diterapkan ketika ada instansi atau elemen masyarakat yang nekad merusak lingkungan dan melakukan alih fungsi lahan.
“Jelas apa hukumannya. Jelas pula bagaimana penegakan aturannya. Agar tidak ada lagi yang merusak lingkungan. Berikan punishment yang lebih maksimal,” kata dia.
