SUMEDANG – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat Kunjungan Kerja Spesifik di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (11/3).
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur di IPDN belum sebanding dengan jumlah praja. Karena itu, pada 2026 anggaran IPDN dari APBN akan meningkat dari Rp578 miliar menjadi Rp814 miliar dengan dukungan Presiden untuk perbaikan mess kesatriaan serta fasilitas penunjangnya.
“Komitmen DPR RI mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada”, ujarnya.
Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.
“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD dan AL yang anggaran makan taruna/i nya mencapai Rp 75.000,- perorang perhari, IPDN ini hanya Rp 43.000,- perorang perhari. Dengan adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas”, ujarnya.
Selain komitmen untuk mendukung kemajuan IPDN, hadirnya Komisi II DPR RI juga untuk menegaskan komitmen terkait bounding emosional DPR RI dengan purna praja diseluruh Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan Kunjungan Kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan oleh DPR RI.
Menurutnya, Kemendagri bersama dengan Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan didalam.
“Pekerjaan rumah IPDN kedepan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” uarnya.
Ucapan yang sama juga disampaikan Rektor IPDN, Dr. H. Halilul Khairi, M.Si. “Dengan adanya Bantuan Presiden ini kami akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja”, tuturnya.
Halilul juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026. “Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni sebanyak 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada dibawah pimpinan Komisi II DPR RI”, ujarnya.
Karena menurutnya, jika penerimaan IPDN dibawah 1.200 orang, ini akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.
