Sumedang 30 Juli 2025 – Desa Girimukti Sumedang Utara mengatakan siap realisasikan anggaran progran Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa sekitar 20.
Hal itu diutarakan Kades Girimukti Adang Arifin. Pihak telah menggelar rapat bersama Bumdes membahas realisasi program Ketahanan Pangan 20% dari DD atau sekitar Rp 240 juta
“Ada beberapa bidang usaha yang sudah tinggal melanjutkan, tapi dengan sistem berbeda. Sekarang kelompok sebelumnya harus mengajukan proposal bidang usaha kepada Bumdes,” ujar Kades dikantornya, Rabu (30/7/2025).
Disebutkan, ada 5 jenis kelompak telah diajukan bidang usaha ke Bumdes, diantaranya peternakan termasuk usaha ternak ayam petelur. Perikanan termasuk usaha pengembangan bibit benih ikan.
“Saat ini tinggal persiapan dipenerimanya. Kita sudah siap eksekusi anggaran karena sudah masuk desa,” tegasnya.
Kades berharap tidak terlalu lama anggaran itu mengendap. Harus segera dialokasikan kepada kelompok yang masuk dalam Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).
Aturan program ketahanan pangan harus dikelola Bumdes ini, lanjut kades, merupakan peluang besar bahkan suntikan dana segar bagi Bumdes akibat selama ini selalu kesulitan mencari inovasi usaha.
Program ketahanan pangan ini tidak bisa dikelola satu pihak, harus semua pihak kerjasama termasuk BPD selaku fungsi pengawasan terlebih terhadap aliaran dana ini yang sangat berat pertanggungjawaban.
“Jika nanti ada untung, rencana akan ada bagi hasil 60-40 persen dengan pembagian 60℅ kepada penggarap dan 40℅ kepada Bumdes, “tuturnya.
Dibenarkan ketua Bumdes Desa Girimukti Yudi Gumelar. Kata dia, kelompok usaha tani yang akan menerima anggaran program ketahanan pangan sudah terbentuk.
“Namun Bumdes harus selektif sebelum anggaran itu dikucurkan. Harus lakukan verifikasi ke lapangan kesiapan kelompok dan jenis usahanya, “ujarnya.
Kelompok usaha harus dapat keuntungan termasuk laporannya secara berkala, sehingga harus diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada kelompok.
“Bertujuan melatih cara perpikir anggota kelompok bahwa modal usaha dari program ketahanan pangan ini bukan dana hibah, tapi modal usaha yang harus dikembalikan serta harus mendapatkan untung,” ujarnya.
