BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung turut menyampaikan analisisinya terkait dampak kenaikan BBM bagi masyarakat yang berada di wilayahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dasep Kurnia menilai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jelas memberatkan. Maka tak heran jika ada dampak kenaikan BBM bagi masyarakat.
“Ini jelas pukulan berat bagi masyarakat miskin untuk bertahan dari mahalnya biaya hidup saat ini. Dampak kenaikan BBM bagi Masyarakat, bisa timbul kemiskinan baru,” ungkap Dasep.
Sepakat dengan fraksinya, Dasep mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan soal kenaikan harga BBM agar tak menimbulkan kemiskinan baru utamanya di Kabupaten Bandung.
“Sejak awal kami (Fraksi PKS) telah menolak adanya kenaikan harga BBM ini. Pasalnya, kebijakan ini bisa memberatkan masyarakat yang baru bangkit setelah diterpa pandemi,” ucap Dasep.
Menurutnya, masyarakat baru saja bangkit dari keterpurukan perekonomian dengan adanya wabah Covid-19, sekarang seolah masyarakat dihadapkan dengan masalah yang baru.
“Adanya BLT BBM yang diberikan pemerintah untuk warga tak mampu, bukan solusi tapi memang jadi upaya menangulangi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat,” ucap Anggota Komisi D itu.
“Masalahnya uang itu akan mencukupi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau sebaliknya? Nah yang efektif itu, membatalkan segera kenaikan harga BBM,” tegas Dasep.
Dasep membayangkan betapa sulitnya yang akan dihadapi masyarakat, termasuk buruh tani di Kabupaten Bandung. Karena tak masuk penerima manfaat bantuan sosial BLT BBM.
“Ini memprihatinkan. Kan baru bangkit dari kesusahan lalu dijerumuskan kembali pada penderitaan, maka hanya menyengsarakan masyarakat miskin,” kata Politisi PKS itu menandaskan.
