Bandung, INISUMEDANG.COM – Bupati Bandung Dadang Supriatna mencanangkan 9 OPD di lingkup Pemkab Bandung masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Dadang, pencanangan 9 OPD bebas korupsi dan birokrasinya bersih tersebut. Merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien di Kabupaten Bandung.
“Sehingga bila ini dijaga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional. Karena banyak potensi penyalahgunaan wewenang dan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme),” ujarnya.
Hal ini, kata Bupati Bandung, tentunya harus segera diantisipasi dengan serius dan komitmen tinggi, terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Zona integritas menjadi sebuah predikat penting dalam birokrasi.
“Makanya semua harus memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM itu melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Dadang.
Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 700/kep.292-inspektorat/2022. Menetapkan 9 perangkat daerah sebagai calon perangkat daerah berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Selanjutnya, Inspektorat Daerah, Puskesmas Ciparay, Puskesmas Kutawaringin, Puskesmas Dayeuhkolot, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Majalaya, dan terakhir Kecamatan Ciwidey.
“Bagi 9 OPD kami imbau segera menyiapkan rencana aksi yang konkret. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 90 tahun 2021,” tutur Dadang.
“Bagi perangkat daerah lainnya untuk ikut bersinergi dan berkomitmen menjadikan Pemkab Bandung berintegritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani,” lanjut Bupati.
