SUMEDANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang bersiap membentuk Tim Pengkajian Pasca Bencana (Jitupasna) untuk menganalisa keadaan pascabencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto menyampaikan, sebagai daerah yang rawan bencana, terbentuknya tim Jitupasna merupakan dasar utama dalam penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
“Jitupasna adalah hal yang sangat penting untuk menentukan arah dan efektivitas proses pemulihan pascabencana,” ujarnya seusai melaksanakan, rapat penyusunan regulasi tim Jitupasna di Hotel Kencana, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, Jitupasna ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan fondasi utama bagi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Dengan tim Jitupasna ini, kita kita tahu apa yang rusak, berapa kerugiannya, dan apa kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi pascabencana,” ungkap Bambang.
Pelaksanaan Jitupasna ini, kata Bambang, melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, hingga rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang tepat.
“Kami melakukan pengkajian tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Dengan begitu, rencana pemulihan bisa lebih menyeluruh dan berkelanjutan,’ jelasnya.
Bambang menuturkan, hasil dari proses Jitupasna menjadi bahan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut disusun bersama antara BNPB, BPBD, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“R3P ini penting agar pemulihan pascabencana di Sumedang berjalan terarah dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat terdampak,” tambah Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyebut Jitupasna juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana bencana berdampak terhadap aspek pembangunan manusia, sosial budaya, hingga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial masyarakat secara utuh,” ujarnya.
Bambang menambahkan, Tim Jitupasna beranggotakan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Pemkab Sumedang mulai dari Dinas PUPR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan OPD teknis lainnya.
“Dengan koordinasi lintas sektor, kami optimistis Sumedang bisa memiliki sistem pemulihan pascabencana yang tangguh, cepat, dan tepat sasaran,” tandasnya.
