INISUMEDANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang menggembleng anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan di Kabupaten Sumedang, untuk mampu membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai standar pelaporan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumedang, Riyan Saefurohman mengatakan, kegiatan ini agar setiap LHP yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Sumedang, dapat menggambarkan jelas hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan di daerah.
“Kita saat ini menghadapi kegiatan pengawasan proses verifikasi faktual kedua bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. Jadi melalui kegiatan ini, saya meminta pengawas di lapangan dapat menyajikan atau membuat LHP kegiatan pengawasannya secara optimal. Ini sangat penting, agar Bawaslu lebih mudah menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan,” kata Riyan seusai melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Bagi Calon Perseorangan, di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang, Senin, 29 Juli 2024.
Untuk mengoptimalkan LHP dari seluruh Panwaslu Kecamatan, lanjut Riyan, pada kegiatan Rakor ini diadakan juga pembinaan dan pelatihan cara membuat LHP yang sesuai standar pelaporan. Sehingga, seluruh anggota Panwaslu Kecamatan di Sumedang nantinya dapat membuat LHP yang seusai dengan standar pelaporan.
“Jangan sampai dalam LHP nanti ada Panwaslu yang hanya mengisi laporan ‘aman dan kondusif’ saja. Karena dalam LHP itu harus dijelaskan secara detail kegiatan pengawasannya. Kalau dalam pemberitaan media itu, harus terpenuhi 5W 1H nya (What, Who, Why, When, Where dan How). Nah dalam LHP itu juga sama. Dan malah jika ada temuan harus dicantumkan juga rekomendasi yang perlu ditindaklanjutinya,” ungkapnya.
Rian berharap, dengan kegiatan pembinaan dan pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada para peserta dari Panwaslu Kecamatan, tentang cara membuat LHP yang baik sesuai dengan standar pelaporan.
“Hari para peserta dilatih membuat LHP. Nantinya apa yang telah didapatkan pada hari ini dapat diturunkan lagi Pengawasan Desa dan Kelurahan (PKD). Jadi nanti PKD pun harus bisa membuat LHP sesuai dengan standar pelaporan,” tandasnya.
