INISUMEDANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang mengaku akan menelusuri soal ramainya keluhan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah media massa dan media sosial.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumedang Ade Sunarya mengatakan, pihaknya merespon baik dan sangat berterimakasih kepada masyarakat atas saran dan masukan serta informasi terkait pemantauan seleksi PPK.
“Pengawasan memang sudah menjadi tugas kita bersama, dan sebagai stakeholder kepemiluan, sebagaimana tagline Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu,” kata Ade saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 20 Desember 2022.
Disinggung soal banyaknya keluhan terkait dengan proses seleksi PPK, Ade mengaku hingga saat ini pihak Bawaslu belum menerima laporan dari masyarakat, baru sebatas pemberitaan di media massa.
“Memang hingga saat ini kami belum menerima laporan dari masyarakat, baru sebatas pemberitaan di media massa. Namun, semua informasi dari masyarakat akan kami jadikan informasi awal, dan kami akan melakukan penelusuran,” ujarnya.
“Dan tentunya kami juga melakukan kerja-kerja pengawasan terkait pembentukan dan seleksi PPK ini,” kata Ade menegaskan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu Sumedang diminta responsif dan agresif dalam proses seleksi PPK yang belakangan ini banyak dikeluhkan.
“Saya minta Bawaslu jangan diam saja, harus responsif dan jika perlu agresif dalam hal tersebut. Jadi kerjanya tidak menunggu nanti di Pemilu 2024 saja,” kata Direktur Komite Nasional Pengamat Kebijakan Publik (KNPKP) Toni Liman.
Toni menilai, bila Bawaslu harus sudah bisa dan wajib melakukan pemantauan meski dari tahapan-tahapan kecil, seperti seleksi PPK yang baru saja dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumedang.
“Ini sangat penting karena selain support KPU dalam menjaga netralitas juga menjaga kualitas dari perhelatan nanti di 2024,” ucapnya.
“Ada indikasi beberapa temuan maupun protes dari peserta seleksi PPK, ini harus menjadi warning serius semua kalangan yang terlibat dalam kerja politik nanti. Beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti seperti masih adanya hubungan bahkan peserta seleksi yang lolos PPK ternyata berafiliasi atau kepanjangan dari salah satu partai pemilu nanti di 2024,” tandasnya.
Sekedar informasi, selain di media massa, keluhan soal proses seleksi PPK juga disampaikan sejumlah peserta yang gagal dalam seleksi di akun Instagram resmi milik KPU Kabupaten Sumedang.
Mereka mengeluhkan kurang propersionalnya KPU Kabupaten Sumedang dalam proses seleksi PPK.
“Sangat disayangkan proses seleksi PPK masih sangat terbuka peluang nepotisme dengan adanya aturan wawancara tertutup. meskipun awalnya optimis dengan adanya seleksi CAT. Semoga KPU Sumedang terbebas dari itu! dan berintegritas!,” ujar akun Instagram @abdimubarok.
Sementara akun Instagram @radika0070 berkomentar,
“PPK – PPS (intinya rekam jejak kenal dekat SMA komisioner) ..yang non pengalaman dan tidak ada rekomendasian minggir …walaupun sudah tahap wawancara …yah sudah di maklumi lah …..Indonesia raya,” tulisnya.
Keluhan juga disampaikan oleh pemilik akun @lord_on_the_ring.
“Nilai CAT tinggi kalah sama yang terendah, hanya karena wawancara yang ditanya kesiapan, rekam jejak, dan visi misi, …faktor pengurang ya apa pa komisioner? Jangan biarkan animo baik masyarakat tercoreng hanya karena kepentingan…,” tulisnya.
