INISUMEDANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta memulai ikut memantau, meski hanya tahapan awal yakni seleksi panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Sumedang.
“Saya minta Bawaslu jangan diam saja, harus responsif dan jika perlu agresif dalam hal tersebut. Jadi kerjanya tidak menunggu nanti di Pemilu 2024 saja,” kata Toni Liman, Direktur Komite Nasional Pengamat Kebijakan Publik (KNPKP)
“Saya pikir sudah bisa dan wajib sekarang memulai memantau meski dari tahapan-tahapan kecil, seperti seleksi PPK ini” kata Liman menambahkan.
Menurut Toni, hal ini sangat penting karena selain support KPU dalam menjaga netralitas juga menjaga kualitas dari perhelatan nanti di 2024.
“Ada indikasi beberapa temuan maupun protes dari peserta seleksi PPK, ini harus menjadi warning serius semua kalangan yang terlibat dalam kerja politik nanti. Beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti seperti masih adanya hubungan bahkan peserta seleksi yang lolos PPK ternyata berafiliasi atau kepanjangan dari salah satu partai pemilu nanti di 2024.
Indikasi yang saya lihat, lanjut Toni, seperti mulai titipan atau peserta seleksi yang lolos ternyata sengaja distel atau dipasang untuk kepentingan partai tersebut.
Selain itu, saya juga meminta KPU harus jeli, tegas dan berani memutuskan jika ada indikasi seperti hal tersebut.
“Ini penting untuk menjaga martabat KPU yang akan menjadi wasit sekaligus EO nanti dihajat politik 2024” pungkas Liman menegaskan.
