BANDUNG – Politisi PKS Diah Nurwitasari menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah menyertai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI itu, bansos dari pemerintah itu hanya untuk 6 bulan. Sementara dampak kenaikan harga BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih pun masih jadi persoalan.
“Bansos yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat masih terkendala data. Karena masih belum tersinkronisasi, belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima bantuan,” tegas Diah.
Dampak panjang kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjut Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu. Tdak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan karena bisa panjang.
“Perlu solusi komprehensif. Dalam slogan HUT ke-77 RI, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” hanya slogan tanpa makna. Kenaikan harga BBM justru akan bertolak belakang dengan slogan itu,” tutur Diah.
Lebih lanjut, Diah sangat berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini. Selain itu, Pemerintah termasuk kementerian terkait harus bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk segera mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat,” tandas Politisi PKS itu.
