JATINANGOR– Anggota Komisi 1 DPRD Sumedang mendorong Pemkab Sumedang untuk segera merealisasikan pembangunan Rencana Induk Pusat Pemerintah Kecamatan (RIPPK) Jatinangor yang representatif dan nyaman. Sebab, saat ini kecamatan Jatinangor belum memiliki kantor Muspika yang terpusat dan luas.
Seperti contoh kantor Polsek dan Koramil Jatinangor masih menempati tanah milik SS (PT KAI) dan bangunannya sangat sempit.
“Sudah sewajarnya Jatinangor memiliki gedung pusat pemerintah kecamatan, jadi terpusat di satu titik. Malu, Jatinangor itu kawasan pendidikan tinggi Jawa Barat namun kantor pemerintah kecamatan nya masih belum representatif,” kata Ketua Komisi 1 Asep Kurnia didampingi anggota Dudi Supardi.
Anggota DPRD dari Partai Golkar ini menambahkan pemindahan pusat pemerintahan kecamatan mendapatkan respon yang positif dari para anggota dewan di dapil 5. Sebab kalau dilihat saat ini tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkomitmen bahkan dalam 2 tahun terakhir ini di DPRD bisa mewujudkan dan meyakinkan pemerintah daerah Sumedang pentingnya Jatinangor memiliki pusat pemerintahan yang layak.
“Beberapa opsi tempat bisa dimunculkan nanti itu kan teknis, tapi yang sudah dibahas di kawasan Desa Cileles dekat dengan Kampus Unpad dan di Pasir Bateng Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor. Namun yang utama harus ada kesepahaman dulu dengan stake holder yang ada,” ujarnya.
Menurut Dudi, dari dulu sudah direncanakan yang namanya rencana pusat pemerintahan kecamatan dan konsepnya bahkan sudah keluar DED. Namun, lokasi yang akan dijadikan tempat merupakan lahan milik pemprov Jabar. Sehingga harus ada izin dulu dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Berdasarkan tata ruang Kecamatan Jatinangor dulu di wilayah situ (pasir banteng) pusat pemerintahan kecamatan direncanakan. Selain luas juga posisinya agak tinggi sehingga dari atas Kecamatan kelihatan banget kota Jatinangor. Kemudian juga berada di tengah tengah mudah diakses juga oleh Desa cisempur dan cintamulya,” ujarnya.
