Oleh: Surdi Sudiana (Kabid SDK Dinkes Sumedang)
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
WHO telah menyepakati tercapainya Universal Health Coverage (UHC), merupakan isu penting bagi Negara maju dan berkembang saat ini sehingga penting suatu Negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini penting untuk memastikan akses yang adil untuk semua warga negara, untuk tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Analisis Kondisi (Tantangan) Di Kabupaten Sumedang
1. Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit
Rata-rata Nasional rasio jumlah penduduk dibanding tempat tidur adalah 1:1.000.
Saat ini jumlah penduduk Sumedang adalah 1.200.000 jiwa, maka diperlukan 1.200 tempat tidur. Saat ini dari tiga RS di Kabupaten Sumedang baru ada 650 tempat tidur atau baru 54%. Hal ini menyebabkan sering terkendalanya rujukan dari FKTP ke RS.
Dengan bertambahnya jumlah peserta JKN maka penambahan sarana prasarana termasuk kapasitas RS mendesak untuk dipenuhi, karena masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan di RS tidak lagi terkendala biaya. Apabila dibiarkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN
2. Peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sebagai Gate Keeper
Peran FKTP sangat strategis sebagai Gate Keeper untuk menangani kasus-kasus penyakit yang bisa diselesaikan di FKTP tanpa harus dirujuk. Ada 144 Diagnosa penyakit yang harus bisa ditangani di FKTP. Saat ini angka rujukan non spesialistik (yang seharusnya tidak perlu dirujuk), masih cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab ruang perawata RS sering penuh, apalagi ditengah rasio tempat tidur RS dengan jumlah penduduk belum sesuai standar.
Perlu dukungan semua pihak (termasuk RS) untuk bersama-sama menguatkan dan mengoptimalkan peran FKTP sebagai gate keeper dengan cara diataranya peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan SDM tenaga kesehatan di Puskesmas dan Klinik.
Perlu dukungan anggaran yang memadai untuk pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas, pengadaan sarana prasarana serta pembangunan Puskesmas yang baru agar lebih layak dan representatif.
3. Cakupan UHC
Saat ini capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Sumedang baru 80%, dibawah rata-rata Nasional yaitu 82%. Semakin tinggi cakupan kepesertaan JKN, akan semakin memudahkan akses masyarakat ke Fasilitas Kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Dengan semakin tinggi capaian kepesertaan JKN akan berimbas kepada single budgeting, tidak perlu lagi ada anggaran untuk Jamkesda. Perlu peran semua pihak untuk akselerasi peningkatan cakupan UHC.
Perusahaan yang belum mendaptarkan seluruh karyawannya menjadi peserta JKN harus terus diupayakan, termasuk juga segmen masyarakat miskin dan tidak mampu yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN, Bantuan Provinsi juga APBD Kabupaten. Perlu diimbangi dengan pembangunan inprastruktur kesehatan (Puskesmas, RS) dan pelibatan sektor swasta (Klinik, RS Swasta)
4. Komitmen Lintas Sektor
Masalah kesehatan tidak hanya bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Perlu dukungan seluruh sektor untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang. Kesehatan berhubungan erat dengan kemiskinan, infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, budaya, ketenagakerjaan dan sebagainya. Konsep pentahelix dan konvergensi perlu terus dioptimalkan implementasinya agar pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khusunya peserta JKN. (*)
