90 Persen Bayi Baru Lahir di Sumedang Ditargetkan Tercover Administrasi Kependudukan

Foto: Pj Sekda Sumedang Hj. Tuti Ruswati. (dok: Prokopim Sumedang).

INISUMEDANG.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menargetkan sebanyak 90 bayi baru lahir di Sumedang telah tercover administrasi kependudukannya di tahun 2024 ini.

Target tersebut, dapat dicapai melalui pemanfaatan aplikasi Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen (Jampe Harupat) yang telah diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang.

Penjabat Sekda Sumedang Hj. Tuti Ruswati menyampaikan, sesuai amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, pemerintah mempunyai kewajiban memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warganya dari lahir sampai meninggal.

Ini Baca Juga :  Tinjau KBM Siswa di Tanjungsari, Bupati Janji Bantu Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sehingga, Tuti berharap, layanan Jampe Harupat harus betul-betul dimanfaatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang.

“Jadi kita tinggal mengoptimalkan
pemanfaatannya oleh masyarakat,” kata Tuti saat memimpin Rapat Evaluasi Jampe Harupat di Ruang Rapat Sekda, Rabu kemarin 5 Juni 2024.

Untuk mencapai target itu, Tuti menyampaikan harus dilakukan evaluasi bersama para bidan, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Diskominfosanditik, kecamatan dan lainnya untuk sosialisasi program Jampe Harupat.

Di tempat yang sama, Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumedang Bambang Kustiantoro menyampaikan jika hasil evaluasi, sampai April 2024, layanan kependudukan melalui Jampe Harupat baru mencapai 50 persen.

Ini Baca Juga :  958 Personel Gabungan Bakal Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru di Sumedang

“Hingga saat ini sudah mengalami kenaikan 14 persen dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai 36 persen saja,” kata Bambang.

Adapun yang menjadi kendala untuk pencapaian target, tambah Bambang yaitu minimnya pemahaman, literasi dan teknis petugas di lapangan mengenai aplikasi Jampe Harupat di masyarakat.

“Ini tentunya bukan hanya tugas Disdukcapil saja, melainkan tugas semua aparatur pemerintah. Sehingga perlu menyamakan persepsi dari berbagai unsur untuk mensosialisasikan layanan Jampe Harupat ini kepada masyarakat,” harapnya.