INISUMEDANG.COM – Sebanyak 291 orang calon pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dari 12 Desa se Kecamatan Jatinangor siap dilantik pada Senin 22 Januari 2024 mendatang. Sebelum pelantikan, ke 291 PTPS itu sudah melakukan tahap seleksi administrasi dan tahap tes wawancara di sekretariat Panwaslu Jatinangor pada 6 sampai 19 Januari 2024.
Ketua Panwaslu Kecamatan Jatinangor, Ade Satya Santana mengatakan proses rekrutmen Pengawas TPS di Kecamatan Jatinangor berjalan lancar dengan melalui tahapan proses sesuai dengan time line yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Sumedang. Perekrutan pun digelar transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kriteria lulusan SMA dan berusia paling rendah 21 sampai 50 tahun.
“Baik alhamdulillah penelitian berkas calon PTPS sudah dilaksanakan yang berlanjut dengan tes wawancara pada tanggal 6 sampai 17 Januari 2024. Kita akan umumkan peserta yang lolos tes seleksi administrasi pada tanggal 19 Januari dan pelantikan akan digelar pada 22 Januari 2024. Untuk tempatnya kita rencana di Gor Desa Cibeusi, karena muat untuk ratusan orang,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (18/1/2024).
Menurut Ade, setelah pelantikan PTPS sekaligus penetapan PTPS se Kecamatan Jatinangor dan akan dilanjutkan dengan bimtek dan pengarahan bagi PTPS dari pimpinan Bawaslu dan Muspika Jatinangor.
“Desa Cipacing paling banyak TPS nya sehingga jumlah PTPS 43 orang, disusul Desa Hegarmanah 31, Cikeruh 28, Cibeusi 28, dan sisanya ada yang 15 ada yang 20 TPS. Sementara TPS yang dikategorikan rawan memang di TPS Cipacing karena jumlah TPS nya banyak serta jumlah hak pilihnya banyak,” ujarnya.
Termasuk, kata Ade, daerah industri Jatinangor seperti di Desa Cintamulya, Cisempur, Jatimukti memang menjadi rawan karena berada di kawasan industri dan banyak pendatang atau Pemilih DPTb.
Meski demikian, Ade optimis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 di Jatinangor akan berjalan lancar karena didukung selain oleh Pengawas TPS, PKD, Panwaslu, juga dari unsur TNI Polri bersama Satpol PP Kecamatan.
“Intinya kita bersama bahu membahu dengan penyelenggara teknis maupun dengan Muspika setempat. Bagaimana menciptakan Pemilu yang aman, damai, dan berintegritas,” katanya.
